Banten, Suarabersama – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkap secara terbuka tentang Harga Jual Eceran (HJE) rokok. Sebelumnya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kemenkeu telah menyatakan bahwa tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) tidak akan naik pada 2025, namun penyesuaian HJE tetap akan dilakukan.
Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis DJBC, M. Aflah Farobi, menjelaskan bahwa penyesuaian HJE akan didasarkan pada kondisi nyata di lapangan. Saat ini, fokus DJBC adalah mengatasi perbedaan antara HJE dan harga jual sebenarnya.
“HJE seharusnya mendekati kenyataan di lapangan. Berapa harga sebenarnya? Kami sedang mengkaji selisihnya, dan jika terlalu jauh, kami harus menyesuaikannya agar lebih mendekati harga jual eceran yang berlaku di masyarakat,” ujar Aflah dalam Media Gathering di Anyer, Banten, Kamis (26/9/2024).
Karena besaran HJE belum ditentukan, DJBC belum bisa memperkirakan dampaknya terhadap penerimaan negara. Namun, Aflah menegaskan bahwa penyesuaian HJE bertujuan agar sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Apakah ini akan memengaruhi penerimaan? Itu yang sedang kami hitung. Tapi yang penting adalah harga yang dijual kepada masyarakat harus sesuai dengan harga eceran. Sekarang masih dalam proses kajian, apakah masih sesuai atau tidak,” lanjut Aflah.
Sebagai informasi tambahan, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Askolani, memastikan bahwa tarif CHT atau cukai rokok untuk tahun depan tidak akan dinaikkan, sesuai dengan keputusan terakhir yang dibahas bersama DPR.
“Mengenai kebijakan CHT 2025, berdasarkan penutupan pembahasan RUU APBN 2025 yang sudah ditetapkan oleh DPR, pemerintah memutuskan untuk tidak melakukan penyesuaian CHT pada 2025,” jelas Askolani dalam acara APBN KiTa di Jakarta, Senin (23/9/2024).
Meskipun CHT tidak naik, pemerintah akan mempertimbangkan alternatif lain, yaitu penyesuaian harga jual di tingkat industri. Kajian ini akan dilakukan dalam beberapa bulan ke depan untuk menentukan kebijakan yang tepat.
“Nantinya, akan ada review dalam beberapa bulan ke depan untuk memastikan kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah,” pungkas Askolani.
