Jakarta, Suarabersama.com – Sebanyak 1.265.970 peserta CPNS tahun anggaran 2024 yang dinyatakan lulus, harus menelan pil pahit setelah dikabarkan adanya penunadaan pelantikan tahun 2025.
Hal ini mengundang banyak pertanyaan dan ketidak terimaan dikalangan jutaan peserta tersebut.
Pasalnya, jika dilihat dari jadwal pelaksanaan resmi, seharusnya jutaan peserta yang terbagi atas 1.017.000 (PPPK) dan 248.970 (PNS) tersebut sudah resmi menjalani pengangkatan.
CPNS banyak yang sudah resign kerja dari kantor lamanya usai mereka dipastikan diterima. Mereka mengira penetapan nomor induk akan selesai di akhir Maret 2025, lalu April 2025 sudah terhitung mulai tanggal (TMT) alias masuk kerja.
Sayang, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menunda pengangkatan CPNS 2024 menjadi serentak pada Oktober 2025. Nasib pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) bahkan digantung lebih lama, yakni sampai Maret 2026.
Menanggapi adanya perombakan jadwal pelanksanaan pengangkatan, Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, mempersilakan kepada Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk mendaftar ke program pelatihan milik Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
Yassierli menegaskan bahwa program pelatihan tersebut terbuka untuk siapapun termasuk warga negara yang sedang menunggu pelantikan CASN pada 1 Oktober 2025 dan PPPK pada Maret 2026 dan sudah terlanjur keluar dari pekerjaan sebelumnya.
“Kita punya program pelatihan dan itu berlaku pada siapapun,” kata Yassierli di Kompleks MPR/DPR RI, Selasa (11/3/2025).
Yassierli berjanji menelaah dari jumlah tersebut yang menjadi pengangguran dan harus mendapat bantuan pekerjaan dari Kemnaker demi memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari.
Ditanya soal strategi, Yassierli tak menjawab tegas bagaimana langkah yang diambil pemerintah dalam mengatasi pengangguran massal imbas kasus CPNS 2024. Ia hanya menekankan bakal mengacu pada data.
“Datanya akan kita lihat datanya,” kata dia.
Sekedar informasi, penundaan pelaksanaan pengangkatan tersebut, berimbas pada belanja pegawai ASN di APBN 2025 mencapai Rp521 triliun, meningkat tajam dibandingkan dengan tahun 2024 yang hanya Rp460,8 triliun.
Sebelumnya, Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Haryomo Dwi Putranto, menambahkan adanya penyesuaian pengangkatan CPNS dan PPPK dilakukan karena perhitungan Terhitung Mulai Tanggal (TMT) antarinstansi selama ini tidak sama.
Keputusan menunda pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN) 2024 diusulkan oleh Menpan RB Rini Widyantini dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI pada Rabu (5/3/2025). Bahkan, Rini awalnya ingin CPNS diangkat serentak pada Maret 2026 dan PPPK di Oktober 2026.
Usul itu ditolak oleh Komisi II DPR RI yang menginginkan adanya percepatan. Sehingga diputuskan pengangkatan CPNS paling lambat di Oktober 2025, sedangkan PPPK pada Maret 2026.
