suarabersama.com– Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (YKKMP), Theo Hesegem, mengunjungi pengungsi asal Distrik Gearek berjumlah 45 orang termasuk anak-anak yang masih berada di tenda-tenda depan SD Inpres Kenyam, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan, pada Selasa (16/12/25).
Keberadaan pengungsi tersebut merupakan buntut adanya konflik bersenjata beberapa waktu lalu antara kelompok separatis Papua yang sering disebut sebagai Organisasi Papua Merdeka (OPM) dengan aparat keamanan TNI-Polri di Distrik Gearek.
Theo Hesegem, menyampaikan dikutip dari odiyaiwuu.com “Saat tiba di tenda mereka menyambut dengan haru. Para pengungsi meminta agar dibantu kembali ke kampungnya untuk dapat merayakan Natal, peringatan kelahiran Yesus Kristus bagi umat Kristiani,” ucap Hesegem, pada Rabu (17/12/25).
Setibanya di Kenyam, Nduga bertemu dengan pengungsi dan menjelaskan tujuan kedatangan mereka, kemudian menyerahkan bantuan berupa beras dan mi instant melalui perwakilan DPRD Nduga.
Hasegem, menambahkan pihaknya bertemu dengan Dandim 1706/Nduga (Letkol Inf Saeri, S.E, MM) dan Kapolres Nduga (AKBP Agustinus Rumbiak, SIK) diterima dengan baik. Dalam pertemuan dengan kedua pimpinan TNI-Polri itu, dia menjelaskan tujuan kedatangan Timnya. Kapolres merespon positif kehadiran Tim kemanusiaan dan menyampaikan pada prinsipnya Polres sangat terbuka untuk urusan kemanusiaan dan pak Dandim menyampaikan bahwa pasukan sudah tidak ada lagi di Gearek.
Kemudian Tim kembali bertemu dengan pengungsi di SD Inpres Kenyam untuk mendengarkan langsung kronologi yang dialami oleh warga pengungsi. Dalam kesempatan itu juga dibicarakan tentang rencana kunjungan ke Distrik Gearek untuk memasang baliho tentang hak-hak masyarakat sipil dalam konflik bersenjata dan pernyataan sikap masyarakat Distrik Gearek.
Hesegem, menambahkan bahwa pihaknya bersama tokoh agama, kepala suku, intelektual, tokoh pemuda, perempuan, mahasiswa dan warga masyarakat Distrik Grarek menyatakan sikap terkait dengan situasi keamanan di wilayah Kabupaten Nduga.
Pertama, aparat TNI dan TPNPB OPM tidak melakukan penyerangan di area masyarakat sipil dan menentukan tempat untuk perang terbuka di hutan atau di luar Distrik Melagi, Melagineri, Wano Barat, Kwiyawage dan Goa Balim.
Kedua, kepada aparat TNI agar tidak melakukan penangkapan sewenang-wenang terhadap masyarakat sipil di luar prosedur dan mekanisme Undang-undang yang berlaku.
Ketiga, masyarakat Distrik Melagi, Melagineri, Wano Barat, Kwiyawage dan Goa Balim mengharapkan aparat TNI dan TPNPB OPM melakukan tindakan terukur dan profesional, sehingga tidak terjadi pembunuhan terhadap masyarakat sipil di luar prosedur hukum.
Keempat, masyarakat Distrik Melagi, Melagineri, Wano Barat, Kwiyawage dan Goa Balim telah sepakat dan menyampaikan kepada kedua belah pihak (TNI-TPNPB OPM) bahwa daerah-daerah tersebut tidak dijadikan sebagai zona perang yang dapat mengakibatkan terjadinya pertumpahan darah atas warga sipil.
Kelima, Tim dan semua elemen sangat berharap kepada TNI dan TPNPB tidak mengganggu segala aktivitas masyarakat sipil seperti pendidikan, kesehatan, gereja, perekonomian dan aktivitas sosial lainnya.
Keenam, Tim dan semua elemen juga berharap kepada kedua bela pihak yang berkonflik tidak melakukan teror dan intimidasi terhadap masyarakat sipil Distrik Melagi, Melagineri, Wano Barat, Kwiyawage dan Goa Balim.
Ketujuh, Tim dan semua elemen masyarakat Distrik Melagi, Melagineri, Wano Barat, Kwiyawage dan Goa Balim meminta kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai Panglima Tertinggi untuk menarik pasukan non-organik dari Nduga. (” “)
