JAKARTA, Suarabersama — Pemerintah Indonesia mengambil langkah tegas untuk memperbaiki tata kelola sumber daya alam di kawasan Sumatra dengan mencabut izin usaha 28 perusahaan yang terbukti melanggar peraturan lingkungan dan berkontribusi memperparah bencana banjir dan longsor di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Keputusan ini diambil sebagai wujud komitmen negara dalam menegakkan aturan dan melindungi lingkungan demi kepentingan masyarakat luas.
Keputusan pencabutan izin diumumkan oleh pemerintah setelah laporan lengkap dari Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menyatakan bahwa sejumlah perusahaan melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan pemanfaatan hutan dan lahan. Pemerintah menilai tindakan tegas ini penting untuk memastikan bahwa pelaku usaha yang beroperasi di kawasan hutan harus patuh terhadap peraturan perundang-undangan serta bertanggung jawab terhadap dampak ekologis yang ditimbulkan.
Dari total 28 perusahaan yang izinnya dicabut, 22 di antaranya merupakan Perusahaan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dengan total luas konsesi lebih dari satu juta hektare di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Nama-nama seperti PT Aceh Nusa Indrapuri, PT Rimba Timur Sentosa, dan PT Toba Pulp Lestari merupakan bagian dari perusahaan yang dikenai tindakan ini. Selain itu, 6 perusahaan non-kehutanan yang bergerak di bidang pertambangan, perkebunan, dan pembangkit listrik juga dicabut izinnya karena pelanggaran ketentuan lingkungan.
Selain sebagai bentuk penegakan hukum, pencabutan izin ini dimaksudkan untuk memulihkan fungsi ekologis kawasan strategis yang rentan terhadap bencana. Pemerintah menekankan bahwa tata kelola hutan yang baik, termasuk kepastian hukum atas izin usaha, merupakan bagian penting dari mitigasi risiko hidrometeorologi, sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem untuk generasi mendatang.
Pemerintah juga menyampaikan bahwa pencabutan izin bukan semata menghukum pelaku usaha, tetapi sekaligus memberi efek jera dan pelajaran bagi seluruh dunia usaha agar menjalankan operasi secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Setiap perusahaan yang beraktivitas di kawasan hutan dan lahan strategis diharapkan menerapkan prinsip kehati-hatian serta standar lingkungan yang tinggi.
Selain itu, pencabutan izin turut membuka peluang bagi negara untuk melakukan rehabilitasi fungsi lahan dan restorasi lingkungan, termasuk penanaman kembali hutan primer dan area yang terdegradasi, sehingga dapat memperkuat ketahanan ekosistem terhadap bencana hidrometeorologi di masa mendatang.
Langkah tegas pemerintah tersebut mencerminkan prioritas pemerintahan saat ini dalam menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan lingkungan, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap komitmen negara dalam menjaga kelestarian alam.
