Jakarta, suarabersama.com – Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah tegas dalam menghadapi situasi keamanan yang menantang di Papua, terutama terkait dengan ancaman yang ditimbulkan oleh kelompok bersenjata, termasuk Organisasi Papua Merdeka (OPM). Dalam beberapa bulan terakhir, ribuan personel TNI dan Polri dengan kualifikasi tempur telah dikirim ke wilayah tersebut sebagai bagian dari upaya komprehensif untuk menjaga ketertiban dan melindungi keselamatan warga sipil.
Menurut data terbaru yang dirilis oleh Imparsial, sebuah lembaga pemantau hak asasi manusia yang fokus pada isu-isu keamanan nasional, sejak Januari hingga Agustus 2022, setidaknya 3.657 personel non-organik TNI dan Polri telah dikerahkan ke Papua dalam 13 gelombang pengiriman. Dari total jumlah tersebut, 3.000 di antaranya adalah prajurit TNI, sementara 657 lainnya merupakan anggota Brimob Polri, yang semuanya dilengkapi dengan kualifikasi tempur dan perlengkapan militer canggih.
Peneliti Imparsial, Hussein Ahmad, menekankan bahwa pengiriman pasukan ini merupakan respons langsung terhadap peningkatan insiden kekerasan di Papua, termasuk serangan yang menargetkan warga sipil dan fasilitas umum. “Keputusan untuk menambah personel dengan kualifikasi tempur adalah bagian dari upaya mempertahankan keamanan di tengah situasi yang kompleks. Namun, kami tetap mendorong adanya pendekatan yang lebih komprehensif dan berorientasi pada dialog untuk menyelesaikan konflik di Papua,” ujar Hussein Ahmad dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta.
Peningkatan kehadiran militer di Papua ini menimbulkan reaksi beragam di kalangan masyarakat. Beberapa kelompok masyarakat sipil mendukung langkah tersebut sebagai langkah yang diperlukan untuk melindungi warga dari ancaman kekerasan, sementara yang lain mengingatkan bahwa kehadiran militer yang intensif harus disertai dengan upaya membangun kepercayaan dengan masyarakat lokal dan mencegah pelanggaran hak asasi manusia.
Pemerintah juga berjanji untuk terus memantau dan mengevaluasi situasi keamanan di Papua. Selain itu, pihak berwenang menegaskan bahwa pengiriman personel ini juga bertujuan mendukung program-program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, dengan tetap mengutamakan pendekatan yang damai dan dialogis.
