Pemprov Papua Barat Perkuat Diplomasi, Jalin Kerja Sama Pembangunan Berkelanjutan

Langkah ini diambil guna mendukung berbagai agenda krusial, mulai dari pembangunan berkelanjutan, pelestarian lingkungan, hingga sektor pendidikan dan riset.

Inisiatif tersebut ditandai dengan pertemuan tingkat tinggi antara Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, dengan Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jermey yang berlangsung di Jakarta.

Gubernur Dominggus menjelaskan, hubungan bilateral antara Papua Barat dengan Kedutaan Inggris bukanlah hal baru, melainkan kelanjutan dari sinergi yang telah terbangun sejak periode pertama kepemimpinannya pada rentang 2017-2022.

Salah satu tonggak sejarah penting dari hubungan ini adalah lahirnya “Deklarasi Manokwari”, sebuah dokumen komitmen daerah yang visioner dalam menjaga kelestarian hutan dan lingkungan hidup di tanah Papua.

“Selasa 3 Februari 2026 kemarin, kami sudah lakukan pertemuan dengan Duta Besar Inggris untuk melanjutkan kerja sama yang pernah terjalin waktu periode pertama saya memimpin,” ujar Dominggus. Dikutip dari Antara, Kamis 5 Februari 2026.

Pertemuan tersebut menjadi forum evaluasi sekaligus perencanaan, di mana kedua belah pihak membahas perkembangan implementasi Deklarasi Manokwari secara mendalam.

Topik bahasan mencakup capaian yang telah diraih, tantangan yang dihadapi di lapangan, serta peluang dukungan lebih lanjut dari Pemerintah Inggris melalui mekanisme kerja sama lintas kementerian yang lebih terstruktur.

Sebagai bukti keseriusan, Pemprov Papua Barat telah menerjemahkan komitmen politik Deklarasi Manokwari ke dalam kebijakan tata ruang yang konkret.

Melalui penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), pemerintah daerah menetapkan target ambisius, 70 persen kawasan hutan masuk kategori dilindungi dan 50 persen wilayah laut dijaga dengan prinsip pemanfaatan berkelanjutan.

Kebijakan ini diperkuat dengan payung hukum otonomi khusus, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 dan 23 peraturan daerah khusus yang mengatur pengakuan serta perlindungan hutan adat yang kini mulai diimplementasikan secara nyata.

“Dokumen RTRW yang ditetapkan pemerintah provinsi selaras dengan RTRW kabupaten dan nasional,” ucap Dominggus.

Respons positif pun datang dari pihak Kedutaan Inggris. Mereka mengapresiasi konsistensi Papua Barat dan menyampaikan bahwa saat ini sedang berlangsung pembahasan awal dengan Kementerian Kehutanan Indonesia terkait pendataan dan registrasi hutan adat di Papua, sebuah langkah maju dalam pengakuan hak masyarakat adat.

Guna mempertegas posisi Papua Barat di kancah global, Gubernur Dominggus memanfaatkan pertemuan tersebut untuk mengundang secara langsung Duta Besar Inggris agar hadir dalam perhelatan internasional yang akan digelar di Manokwari.

“Saya juga undang Duta Besar Inggris untuk menghadiri dua agenda internasional yang akan diselenggarakan di Manokwari tanggal 9-14 Februari 2026,” kata dia.

Dua agenda besar tersebut adalah 12th International Flora Malesiana Symposium dan International Nature-Based Climate Solutions Conference.

Kedua forum ini dinilai sangat strategis untuk memperkuat branding Papua Barat sebagai “Provinsi Konservasi” yang berkomitmen penuh pada perlindungan keanekaragaman hayati dan pembangunan berkelanjutan.

Flora Malesiana Symposium akan menjadi wadah ilmiah internasional yang mengupas tuntas penelitian, dokumentasi, dan pelestarian flora di kawasan Malesiana.

Sementara itu, konferensi solusi iklim berbasis alam akan fokus mencari jalan keluar bagi krisis iklim global dengan memanfaatkan kekuatan alam itu sendiri.

“Dua agenda internasional itu akan diselenggarakan di Manokwari,” jelas Dominggus.

Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Papua Barat, Charlie D. Heatubun, menambahkan bahwa pendekatan pembangunan di Papua Barat kini diarahkan pada konsep lanskap ridge to reef (dari pegunungan hingga terumbu karang).

Tujuannya agar agenda pembangunan nasional, seperti ketahanan pangan dan energi, dapat berjalan beriringan dengan upaya konservasi dan perlindungan hak masyarakat adat tanpa saling menegasikan satu sama lain.

Selain fokus pada kebijakan makro, kerja sama teknis juga terus digenjot. Pemerintah Provinsi Papua Barat telah menjalin kemitraan riset dengan institusi ternama dunia, Royal Botanic Gardens, untuk melakukan pemetaan kawasan tumbuhan penting.

Data dari pemetaan ini akan menjadi basis ilmiah yang krusial dalam pengambilan kebijakan penataan ruang daerah di masa depan. Salah satu hasil nyata dari pendekatan berbasis riset ini dapat dilihat langsung di lapangan.

“Salah satu implementasinya adalah pengembangan Kampung Wisata Kwau sebagai proyek percontohan lanskap ridge to reef,” ujarnya.

Di penghujung pertemuan, aspek pengembangan sumber daya manusia (SDM) menjadi sorotan utama. Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jermey, menyampaikan kabar gembira berupa tawaran program beasiswa khusus bagi putra-putri Papua untuk melanjutkan studi di Inggris.

Tahun ini menjadi momen bersejarah karena mulai adanya pendaftar dari Papua yang berpartisipasi dalam seleksi beasiswa bergengsi tersebut. Hal ini membuka peluang emas bagi transfer pengetahuan dan peningkatan kapasitas generasi muda Papua.

“Ini pertama kalinya ada aplikasi dari orang asli Papua untuk melanjutkan studi di Inggris, dan kami berharap ke depan lebih banyak mahasiswa dari Papua Barat dapat mengakses universitas di Inggris,” jelas Dominic.

Pertemuan strategis ini turut dihadiri oleh jajaran pejabat teras Papua Barat, antara lain Inspektur Papua Barat, Kepala Dinas Kominfo Perstatik, Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP, serta Kepala Badan Penghubung Daerah, yang menunjukkan kesiapan penuh pemerintah daerah dalam menindaklanjuti setiap butir kesepakatan.