Jakarta, Suarabersama.com – Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmennya untuk menanggulangi pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh organisasi masyarakat (ormas) yang meresahkan dan menghambat iklim investasi di Indonesia. Langkah tegas ini diambil setelah adanya keluhan dari sejumlah investor yang mengungkapkan gangguan yang mereka alami akibat ulah ormas-ormas tersebut.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo telah memerintahkan TNI-Polri untuk turun langsung ke lapangan dan menindak ormas-ormas yang terbukti melakukan pungli dan aksi premanisme.
“Presiden perintahkan untuk tadi perintahkan TNI-Polri untuk melihat seperti itu,” ujar Luhut, usai rapat terbatas dengan Presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/3/2025).
Luhut menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mentolerir segala bentuk gangguan yang dapat menghambat investasi, yang merupakan kunci untuk stabilitas ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. “Kita harus tindak hal semacam itu dan nanti dipelajari dengan baik. Pokoknya harus baik,” tegas Luhut.
Selain itu, Luhut juga menambahkan bahwa pemerintah akan terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengevaluasi ormas-ormas yang dapat mendukung atau justru meresahkan iklim investasi di Indonesia.
Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, juga menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan pendataan terhadap ormas-ormas yang diduga terlibat dalam praktik pungli dan menghambat investasi. “Kami akan lihat satu-satu lagi, banyak yang kami inventarisir,” ujarnya.
Menteri Investasi/BKPM, Rosan Roeslani, menambahkan pentingnya komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat sekitar untuk menciptakan iklim yang mendukung investasi. Menurutnya, investasi yang tumbuh dengan baik dapat membuka lapangan kerja dan meningkatkan usaha lokal.
Dengan langkah ini, pemerintah berharap dapat menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan peluang bagi masyarakat Indonesia.
(HP)
