Suarabersama.com, Jakarta – Pemerintah menanggapi serius klaim Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, yang menyatakan akan merilis video terkait dugaan korupsi pejabat negara. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, dengan tegas menyatakan bahwa setiap informasi yang disampaikan harus berdasarkan fakta yang jelas dan berlandaskan hukum.
Transparansi dalam Penegakan Hukum Dalam pernyataannya, Mensesneg Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menghalangi siapa pun yang ingin mengungkap dugaan pelanggaran hukum selama bukti yang diajukan dapat dipertanggungjawabkan. “Kami persilakan Hasto untuk menyampaikan data dan bukti yang dimilikinya kepada lembaga penegak hukum, khususnya KPK, untuk diproses secara transparan dan adil,” ujarnya.
Penegasan Pemerintah soal Independensi KPK Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk mendukung independensi KPK. Langkah ini dilakukan guna memastikan bahwa proses hukum bebas dari intervensi politik dan berjalan berdasarkan prinsip keadilan. “Tidak ada ruang untuk politisasi dalam penegakan hukum. Semua pihak harus mematuhi proses yang berlaku,” tambah Prasetyo.
Mengutamakan Stabilitas dan Kepercayaan Publik Terkait tuduhan bahwa proses hukum terhadap Hasto bermuatan politis, pemerintah menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar. Seluruh aparat penegak hukum bekerja berdasarkan bukti dan prosedur yang sah. Pemerintah juga menyerukan agar masyarakat tetap tenang dan menunggu hasil penyelidikan resmi.
Ajakan untuk Tidak Menyebarkan Spekulasi Pemerintah mengimbau agar semua pihak tidak menyebarkan spekulasi yang dapat memperkeruh suasana. Video atau informasi yang beredar harus diuji kebenarannya melalui mekanisme hukum yang berlaku. Dalam hal ini, pemerintah juga meminta media untuk mengedepankan pemberitaan yang berimbang dan akurat.
Pemerintah Berkomitmen pada Tata Kelola yang Bersih Presiden Prabowo Subianto telah menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel sejak awal masa jabatannya. Setiap laporan dugaan korupsi akan ditindaklanjuti secara tegas oleh lembaga terkait, termasuk KPK. “Pemerintah tidak akan ragu untuk mengambil tindakan hukum terhadap siapa pun yang terbukti melanggar hukum, tanpa memandang status atau afiliasi politik,” kata Prasetyo.
Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berharap dapat menjaga stabilitas nasional sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Proses hukum yang adil dan transparan adalah kunci untuk memastikan keadilan bagi semua pihak.
