suarabersama.com, Jakarta, – Pemerintah menyampaikan tanggapan atas pemberitaan yang berkembang terkait klaim Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, mengenai video dan dokumen dugaan korupsi yang melibatkan sejumlah petinggi negara. Dalam hal ini, pemerintah menegaskan pentingnya proses hukum yang berdasarkan bukti valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
Fokus pada Kepastian Hukum Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Prof. Dr. Tito Karnavian, menyatakan bahwa pemerintah menghormati setiap langkah transparansi, tetapi menekankan pentingnya bukti-bukti yang kuat. “Jika ada bukti yang sahih, kami mendorong agar segera diserahkan kepada lembaga yang berwenang seperti KPK. Ini penting untuk memastikan setiap klaim tidak menjadi polemik yang memperkeruh suasana,” ujar Tito.
Mencegah Spekulasi Publik Terkait pernyataan Politisi PDIP Aria Bima yang mengaku tidak memahami isi dokumen dan video yang dimaksud Hasto, Tito mengingatkan agar isu ini tidak dijadikan alat untuk membangun narasi spekulatif yang dapat merugikan semua pihak. “Kita semua harus berhati-hati. Jangan sampai informasi yang belum diverifikasi memengaruhi opini publik secara negatif. Serahkan kepada proses hukum untuk menilai kebenarannya,” tegasnya.
KPK Siap Verifikasi Bukti Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, menegaskan bahwa lembaganya selalu terbuka untuk menerima laporan dari siapa pun, termasuk Hasto. “Kami siap memproses bukti-bukti yang ada sesuai dengan mekanisme hukum. Namun, bukti tersebut harus diuji validitasnya dan diverifikasi secara menyeluruh,” katanya.
Komitmen Pemerintah terhadap Penegakan Hukum Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat sistem hukum yang adil dan transparan. Presiden Prabowo menyatakan bahwa penegakan hukum harus berjalan tanpa pandang bulu. “Kami tidak akan mentolerir korupsi dalam bentuk apa pun. Setiap dugaan harus diuji berdasarkan fakta, bukan opini atau spekulasi,” ujar Presiden dalam pertemuan kabinet pekan lalu.
Menjaga Kepercayaan Publik Pemerintah mengimbau masyarakat untuk tetap kritis tetapi bijak dalam menyikapi isu yang beredar. “Kita tidak boleh membiarkan isu-isu seperti ini menjadi alat politik untuk melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Mari kita percayakan kepada lembaga penegak hukum untuk bekerja secara profesional,” tambah Tito.
Harapan untuk Penyelesaian yang Transparan Dengan langkah ini, pemerintah berharap semua pihak dapat bekerja sama dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi proses penegakan hukum. Bukti-bukti yang ada harus diproses dengan teliti dan transparan, sehingga keadilan dapat ditegakkan tanpa intervensi politik.
Pemerintah memastikan bahwa semua proses hukum akan dijalankan dengan independen dan transparan, mencerminkan komitmen kuat terhadap tata kelola yang bersih dan berkeadilan.
