Jakarta,Suarabersama.com – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menindak tegas setiap pelanggaran hukum di sektor pertambangan, termasuk yang melibatkan warga negara asing (WNA). Hal ini ditunjukkan melalui langkah hukum terhadap tersangka WNA asal China dalam kasus dugaan tambang emas ilegal yang melibatkan PT Sultan Rafli Mandiri, dengan potensi kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp1 triliun.
Langkah tegas ini menjadi sinyal kuat bahwa negara tidak memberikan toleransi terhadap praktik pertambangan yang merusak tata kelola sumber daya alam dan merugikan keuangan negara. Pemerintah menegaskan bahwa penegakan hukum dilakukan secara objektif, profesional, dan tanpa pandang bulu, baik terhadap warga negara Indonesia maupun WNA.
Menteri terkait menekankan bahwa seluruh aktivitas pertambangan di Indonesia wajib mematuhi perizinan, ketentuan lingkungan, serta regulasi ketenagakerjaan yang berlaku. Setiap pelanggaran akan diproses sesuai hukum nasional. “Status kewarganegaraan tidak mengubah kewajiban hukum. Siapa pun yang melanggar akan ditindak tegas,” tegasnya.
Selain proses pidana terhadap tersangka, pemerintah juga melakukan penelusuran menyeluruh terhadap aspek korporasi, termasuk alur perizinan, tanggung jawab manajemen, serta potensi keterlibatan pihak lain dalam praktik pertambangan ilegal tersebut. Upaya pemulihan kerugian negara dan penataan kembali wilayah tambang juga menjadi bagian dari langkah lanjutan.
Pemerintah mengimbau masyarakat agar menyikapi kasus ini secara proporsional dan tidak mengaitkannya dengan sentimen kebangsaan atau anti-asing. Indonesia tetap terbuka terhadap investasi asing yang sah, beretika, dan mematuhi hukum, sembari menindak tegas setiap bentuk pelanggaran.
Dengan tindakan tegas ini, pemerintah berharap tercipta efek jera, penguatan tata kelola pertambangan nasional, serta perlindungan maksimal terhadap sumber daya alam sebagai aset strategis negara yang harus dikelola secara bertanggung jawab.
