Jakarta, Suarabersama.com – Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) akhirnya angkat bicara terkait isu eksploitasi tambang yang tengah menjadi sorotan di wilayah Raja Ampat, Papua Barat. Sekretaris Utama KLH, Rosa Viven Ratnawati, menyatakan bahwa pihaknya tengah menindaklanjuti persoalan tersebut dengan mempersiapkan sejumlah langkah penegakan hukum.
“Dan kemudian sedang melakukan pengembangan-pengembangan langkah penegak hukum,” ujar Rosa saat ditemui di sela kegiatan di Kuta, Badung, pada Rabu (4/6).
Meski demikian, Rosa enggan merinci lebih jauh mengenai langkah hukum yang dimaksud. Ia menyarankan agar pertanyaan terkait tambang di Raja Ampat langsung diarahkan kepada Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq.
Selain itu, ketika ditanya mengenai analisis dampak lingkungan (AMDAL) dari kegiatan tambang tersebut, Rosa mengaku belum memperoleh informasi lengkap. Ia menyatakan bahwa hal tersebut berada di luar tanggung jawab langsungnya.
“Saya harus cek, kebetulan bukan saya yang menangani,” ujarnya singkat.
Isu pertambangan di Raja Ampat mendapat perhatian luas karena wilayah ini dikenal sebagai salah satu kawasan konservasi laut dan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Berbagai pihak, termasuk aktivis lingkungan dan masyarakat adat, mendesak pemerintah untuk bertindak tegas dan melindungi kawasan tersebut dari kerusakan ekologis.
(HP)
