Jakarta, Suarabersama.com – Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah menegaskan komitmen kuat dalam menjaga perdamaian Aceh dengan menolak segala bentuk provokasi separatis pascabencana banjir dan tanah longsor. Di tengah upaya pemulihan, berbagai pihak mengingatkan agar pengibaran simbol Gerakan Aceh Merdeka (GAM) tidak dinormalisasi karena berpotensi mengganggu stabilitas.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Iwan Setiawan, menilai simbol tersebut sarat dengan makna ideologis dan historis yang erat kaitannya dengan separatisme. “Pengibaran bendera GAM tidak bisa dianggap ekspresi biasa. Ini berpotensi memunculkan kembali konflik laten yang sudah lama diakhiri,” ujarnya.
Menurut Iwan, kemunculan aksi semacam itu terjadi di tengah perang narasi terkait penanganan bencana, terutama di ruang publik dan media sosial. Ia menilai terdapat upaya menggiring opini seolah negara tidak hadir dalam penanganan bencana di Aceh. “Padahal faktanya, negara hadir sejak awal dengan mengerahkan bantuan dan personel. Karena itu semua pihak perlu menjaga perdamaian dan stabilitas Aceh,” katanya.
Di sisi lain, pemerintah justru memperkuat konsolidasi pemulihan melalui koordinasi nasional yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menegaskan bahwa pemerintah pusat terus mengawal percepatan pemulihan Aceh, terutama menjelang bulan suci Ramadhan. “Pemerintah terus mempercepat penanganan dan pemulihan daerah terdampak bencana di Provinsi Aceh. Apalagi masyarakat akan menghadapi Ramadhan,” ujar Pratikno dalam rapat koordinasi di Banda Aceh.
Rapat koordinasi tersebut melibatkan Wakil Gubernur Aceh, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), unsur Forkopimda, hingga organisasi masyarakat sipil. Pratikno mengapresiasi sinergi lintas sektor yang dinilainya menunjukkan perkembangan positif. “Ini berkat kerja keras semua pihak—pemerintah daerah, TNI, Polri, dan masyarakat. Kami berterima kasih atas dedikasi tersebut,” katanya.
Ia menambahkan, pemerintah kini memfokuskan perhatian pada percepatan pembangunan hunian sementara serta pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak. “Pembangunan huntara sudah dimulai. Kami juga memastikan pemulihan masjid dan musala agar masyarakat bisa beribadah dengan nyaman selama Ramadhan,” ujarnya.
Respons positif juga datang dari wilayah terdampak. Tokoh masyarakat Aceh Selatan, Teuku Mudasir, menyebut koordinasi lintas sektor berjalan solid dan efektif. “Evakuasi cepat, kebutuhan pengungsi terpenuhi, dan pelayanan posko tertib. Ini bukti keseriusan pemerintah,” katanya.
Hal senada disampaikan tokoh muda setempat yang menilai kembalinya sebagian pengungsi ke rumah masing-masing sebagai indikator bahwa proses pemulihan berjalan relatif cepat. Sementara itu, Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Aceh Selatan memastikan fase tanggap darurat telah dilalui dan pemerintah daerah kini berfokus penuh pada tahap pemulihan.
Dengan kolaborasi yang terus diperkuat antara pusat dan daerah, pemerintah optimistis pemulihan Aceh tidak hanya memulihkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, tetapi juga menjadi benteng kuat untuk menutup ruang provokasi separatis pascabencana.
