Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan tegas untuk menegakkan aturan terkait aktivitas di Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) yang berada di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.
Menurut Bahlil, pemerintah akan tetap memproses dugaan pelanggaran hukum apabila ditemukan indikasi aktivitas penambangan ilegal.
“Arahan Bapak Presiden kepada kami, sebagai satgas dan sebagai Menteri ESDM, adalah tegakkan aturan. Jangan pandang bulu, karena enggak boleh negara kalah dari apa yang terjadi yang kurang pas atau melanggar,” kata Bahlil saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, melalui rekaman suara diterima di Jakarta, Kamis.
Ia menambahkan bahwa hingga saat ini pihaknya masih menunggu laporan resmi dari tim mengenai kemungkinan adanya aktivitas penambangan ilegal.
Di sisi lain, Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang diketuai Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin sudah mengerahkan tim untuk melakukan latihan operasi di Bandara IMIP. Meski begitu, Bahlil menyebut dirinya tidak turut hadir dalam kegiatan tersebut.
Ketika dimintai penjelasan mengenai aktivitas pertambangan nikel di kawasan tersebut, Bahlil menegaskan bahwa kementeriannya hanya berfokus pada pemberian rekomendasi terkait proses hilirisasi nikel.
Untuk urusan pengamanan dan fasilitas bandara, Bahlil menekankan bahwa tanggung jawab berada pada kementerian teknis yang memiliki otoritas langsung.
“Kementerian ESDM itu di bidang pertambangannya termasuk rekomendasi terhadap bagian hilirnya. Tapi dalam pengamanan obyek yang ada di bandara, itu merupakan kewenangan daripada menteri teknis,” kata Bahlil.
Sementara itu, Kementerian Perhubungan memastikan bahwa Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) yang terletak di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, adalah bandara resmi dan telah terdaftar dalam sistem pemerintah.
Kepastian tersebut disampaikan sebagai tanggapan atas polemik yang menyebut bandara itu beroperasi tanpa keterlibatan otoritas negara.
Wakil Menteri Perhubungan Suntana mengatakan dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu, bahwa pihaknya telah mengirim sejumlah personel ke lokasi untuk memastikan seluruh aspek operasional bandara berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. (*)
