Jakarta, Suarabersama.com – Kementerian Haji dan Umrah menyampaikan bahwa penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 turut terdampak oleh meningkatnya eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah. Meski demikian, pemerintah memastikan bahwa seluruh tahapan pelaksanaan haji tetap berjalan sesuai rencana.
“Sampai dengan detik ini kita sudah matang akan memberangkatkan jamaah mulai tanggal 22 April kloter pertama,” kata Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak saat dihubungi, Jumat (10/4/2026).
Dahnil menjelaskan bahwa dinamika geopolitik di kawasan tersebut berdampak pada kenaikan biaya transportasi udara. Namun, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, tambahan biaya tersebut tidak akan dibebankan kepada jemaah.
“Presiden Prabowo sudah memberikan Perintah agar semua kenaikan biaya terkait dengan penerbangan tidak boleh dibebankan kepada jamaah, negara yg harus mencari solusi untuk meringankan. Maka, sekarang kami sedang mencari skema pembiayaan dari APBN dan Keuangan yg dikelola BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji),” jelasnya.
Selain sektor transportasi, kondisi geopolitik juga berpotensi memengaruhi distribusi logistik di Arab Saudi. Namun demikian, pemerintah Indonesia telah melakukan koordinasi intensif dengan otoritas setempat guna memastikan ketersediaan kebutuhan dasar bagi jemaah.
“Pemerintah kerajaan Saudi Arabia memberikan jaminan bahwa kesediaan logistik pangan, energi dan air selama musim haji 3 bulan ke depan lebih dari cukup, dan mereka memberikan jaminan bahwa pelaksanaan haji akan berjalan sebagaimana mestinya dan akan tetap aman dan nyaman,” kata dia.
Ia menegaskan bahwa jemaah diharapkan tetap dapat menjalankan ibadah dengan tenang dan khusyuk.
“Insyaallah kita bisa beribadah dengan khusyuk, haji adalah ibadah yang menyerukan perdamaian,” imbuhnya.
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus menjaga kelancaran, keamanan, dan kenyamanan penyelenggaraan ibadah haji di tengah situasi global yang dinamis. (*)
