Jakarta, Suarabersama.com – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengumumkan kebijakan untuk menghapus kuota impor, terutama terhadap komoditas yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Dalam acara Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4), Prabowo menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk memperlancar perdagangan dan mengurangi hambatan birokrasi yang selama ini menghambat kelancaran distribusi barang.
“Saya sudah perintahkan kepada Menko, Menteri Keuangan, Gubernur BI, dan Ketua DEN untuk menghapus kuota-kuota impor, khususnya untuk barang-barang yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat,” ujar Prabowo dalam sambutannya. Presiden menekankan bahwa dengan kebijakan baru ini, siapa saja yang mampu melakukan impor akan diberi kebebasan untuk melakukannya, tanpa adanya pembatasan kuota dari pihak tertentu.
Prabowo menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha. Ia juga menambahkan, “Para pengusaha itu menciptakan lapangan kerja. Mereka boleh mencari keuntungan, tapi yang penting, mereka harus membayar pajak dengan benar.”
Salah satu komoditas yang disoroti dalam kebijakan ini adalah daging. Presiden Prabowo menginstruksikan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, dan Menteri Perdagangan, Budi Santoso, untuk membuka peluang impor daging bagi siapa saja yang mampu melakukannya. “Siapa saja boleh impor, tidak perlu ada kuota-kuota yang membatasi. Rakyat kita pandai dan mampu untuk mengelola hal ini dengan baik,” tambahnya.
Keputusan ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih efisien, mengurangi beban birokrasi, dan meningkatkan daya saing nasional. Namun, kebijakan ini juga menuntut pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa tidak terjadi penyalahgunaan serta menjaga kestabilan harga dan kualitas barang impor yang masuk ke pasar Indonesia.
Dengan langkah ini, pemerintah berharap dapat menggerakkan ekonomi yang lebih inklusif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui distribusi barang yang lebih terbuka dan efisien.
(HP)
