Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyetujui usulan penambahan pasokan LPG bersubsidi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, Purbaya menyampaikan bahwa kebijakan tersebut tidak akan memberikan tekanan tambahan terhadap APBN 2025 karena harga gas internasional sedang berada dalam tren penurunan.
“Jadi, kira-kira ini subsidi untuk LPG itu kan dari sisi volume-nya mungkin akan melebihi (saat Natatu). Tapi, karena harganya turun, kalau kita penuhi pun tidak melebihi anggaran tahun 2025,” katanya kepada awak media.
Ia menegaskan meskipun jumlah subsidi berpotensi meningkat dari sisi volume, total belanja subsidi tetap akan berada dalam batas fiskal yang aman.
Menurut Purbaya, usulan ini diajukan Kementerian ESDM sebagai langkah untuk menjamin kecukupan suplai LPG dan kesiapan stok BBM selama momentum Nataru yang biasanya disertai peningkatan konsumsi energi.
Purbaya menambahkan bahwa kebijakan penambahan kuota tersebut diberlakukan untuk tahun berjalan, sementara keputusan untuk tahun 2026 akan ditentukan setelah melihat perkembangan harga energi global.
“Nanti kita lihat lagi. Kan belum lewat. Mestinya sih cukup dengan anggaran yang ada,” ujarnya menjawab pertanyaan mengenai kebijakan lanjutan pada tahun berikutnya.
Terkait detail tambahan volume dan harga acuan yang digunakan, Purbaya meminta agar informasi teknis tersebut dikonfirmasikan langsung kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
“Tanya Menteri ESDM,” kata Purbaya.
Sebagai langkah antisipasi menghadapi lonjakan permintaan energi pada Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, pemerintah meningkatkan pasokan LPG bersubsidi.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa penentuan tambahan kuota dilakukan setelah rapat koordinasi dengan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, Kepala BUMN Doni Oskaria, dan Pertamina untuk memastikan kesiapan suplai LPG dan stok BBM selama masa puncak konsumsi.
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah menyepakati kenaikan volume LPG bersubsidi dari sekitar 8,2 juta metrik ton menjadi 8,4–8,5 juta metrik ton. (*)
