Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan bahwa pembangunan 2.000 unit rumah bagi korban banjir besar di Pulau Sumatera mendapat dukungan dari program Corporate Social Responsibility (CSR) sejumlah perusahaan. Bantuan tersebut menjadi bagian dari upaya percepatan pemulihan bagi masyarakat terdampak bencana.
Pembangunan 2.000 rumah hasil dukungan CSR itu akan tersebar di tiga provinsi di Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Barat (Sumbar), dan Sumatera Utara (Sumut).
“Saya sampaikan nanti CSR-CSR sudah ada yang berkomitmen untuk membantu membangun 2.000 rumah untuk korban saudara-saudara kita di Sumatera,” ujar pria yang akrab disapa Ara tersebut dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (10/12), dikutip dari Antara.
Ara menjelaskan bahwa keterlibatan CSR dalam pembangunan ribuan rumah bagi para penyintas bencana di Sumatera merupakan wujud nyata semangat gotong royong. Sejumlah perusahaan, kata dia, telah menyatakan kesiapannya untuk membantu pembangunan hunian bagi para korban.
“Ini adalah bentuk gotong royong, jadi saya sudah mendapatkan komitmen 2.000 rumah yang siap untuk dibantu kepada saudara-saudara kita yang terdampak musibah di Sumatera,” ucapnya.
Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyatakan kesiapan pihaknya untuk berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait penyediaan lahan bagi pembangunan hunian korban banjir di Sumatera.
Nusron menyampaikan bahwa apabila masyarakat di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat membutuhkan hunian, baik permanen maupun sementara, sementara lahan tidak tersedia, maka Kementerian ATR/BPN akan meminta lahan negara yang saat ini berstatus atau digunakan sebagai Hak Guna Usaha (HGU) di wilayah terkait.
Meski demikian, Nusron mengungkapkan hingga saat ini belum dilakukan survei lokasi secara spesifik terkait rencana penyediaan lahan untuk hunian para penyintas bencana di Sumatera.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menyatakan kesediaannya untuk mencabut sementara Hak Guna Usaha (HGU) apabila diperlukan untuk dijadikan lokasi pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak banjir dan longsor di Pulau Sumatera.
Presiden menegaskan bahwa pemerintah harus bergerak cepat dalam menyediakan lahan untuk pembangunan hunian sementara bagi masyarakat terdampak bencana.
Arahan tersebut disampaikan setelah Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto melaporkan bahwa salah satu kendala utama dalam percepatan pembangunan huntara adalah keterbatasan ketersediaan lahan dari pemerintah daerah.
“Kepala daerah harus menyiapkan lahan. Pemerintah pusat yang membangun, Pak Presiden. Nah, lahannya ini kadang-kadang yang agak bermasalah lama,” ujar Suharyanto dalam paparannya pada rapat koordinasi penanganan bencana di Aceh, Minggu malam (7/12).
Menanggapi hal tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa negara wajib segera mencari solusi yang cepat dan tepat. Penyediaan lahan untuk hunian sementara dinilai sebagai prioritas utama dalam penanganan pascabencana.
Ia juga memerintahkan seluruh pemangku kepentingan di tingkat pemerintah pusat, khususnya Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Kehutanan, untuk berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah daerah.
“Kalau perlu HGU-HGU bisa dicabut sementara, dikurangi. Ini kepentingan rakyat yang lebih penting. Lahan harus ada,” ujarnya. (*)
