suarabersama.com, Jakarta – Pemerintah menyikapi dengan serius pernyataan politisi PDI Perjuangan, Guntur Romli, terkait rencana Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, yang disebut akan merilis video dugaan keterlibatan petinggi negara dalam kasus korupsi. Pemerintah menegaskan pentingnya penegakan hukum berbasis bukti untuk menjaga integritas lembaga hukum dan mencegah polemik yang tidak berdasar.
Fokus pada Bukti dan Fakta Hukum
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menyampaikan bahwa setiap dugaan tindak pidana harus dibuktikan melalui jalur hukum yang sah. “Kami tidak akan menghalangi jika ada bukti kuat yang disampaikan. Namun, bukti tersebut harus diverifikasi dan diproses sesuai aturan hukum,” ujar Prasetyo dalam keterangannya.
Prasetyo juga menekankan bahwa proses hukum harus dijalankan secara transparan dan bebas dari spekulasi. “Masyarakat perlu memahami bahwa klaim sepihak tanpa bukti konkret hanya akan menimbulkan kebingungan dan kegaduhan publik,” tambahnya.
Independensi Penegakan Hukum
Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya terhadap independensi lembaga penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, juga menyatakan kesiapannya untuk menerima laporan yang disertai bukti jelas. “Kami siap menindaklanjuti laporan dari siapa pun, termasuk dari Hasto Kristiyanto, jika disertai bukti yang dapat diverifikasi,” ungkap Fitroh.
Ajakan untuk Menjaga Kepercayaan Publik
Pemerintah mengimbau semua pihak untuk tetap tenang dan tidak memperkeruh suasana dengan menyebarkan spekulasi. “Kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum adalah hal yang harus dijaga. Pemerintah memastikan bahwa semua laporan akan diproses dengan adil tanpa pandang bulu,” kata Prasetyo.
Penekanan pada Stabilitas Nasional
Selain itu, pemerintah juga mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas nasional di tengah isu sensitif ini. “Klaim yang tidak terbukti dapat berdampak buruk terhadap stabilitas politik dan sosial. Oleh karena itu, mari kita serahkan proses hukum kepada lembaga yang berwenang,” tegas Prasetyo.
Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel
Sejak awal masa jabatannya, Presiden Prabowo Subianto telah menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Pemerintah akan terus mendorong langkah-langkah tegas dalam memberantas korupsi tanpa kompromi. “Komitmen kami adalah memastikan setiap pelanggaran hukum diproses dengan adil dan transparan, demi membangun kepercayaan masyarakat dan memperkuat demokrasi,” tutup Prasetyo.
Dengan dukungan terhadap penegakan hukum yang berbasis bukti, pemerintah berharap isu ini dapat diselesaikan secara adil dan bijaksana, mempertegas komitmen untuk tata kelola yang bersih di Indonesia.
