Jakarta, suarabersama.com — Dalam menghadapi ancaman separatisme yang mengarah pada upaya mendeklarasikan Papua Merdeka, berbagai pihak mendorong pemerintah Indonesia untuk bertindak tegas dan memperkuat kedaulatan wilayah Papua sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) menegaskan bahwa pemerintah harus berada di garis depan dalam menjaga persatuan bangsa serta memastikan kesejahteraan seluruh rakyat, termasuk di Papua.
HNW menyampaikan pandangannya dalam acara Sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang berlangsung di Jakarta, mengingatkan pentingnya langkah strategis dan tegas terhadap upaya separatis yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, dan prinsip NKRI. “Gerakan separatisme dan deklarasi Papua Merdeka jelas merupakan ancaman terhadap persatuan dan kedaulatan Indonesia. Pemerintah harus mengambil tindakan tegas untuk melindungi kepentingan nasional,” ujarnya.
Menurutnya, upaya gerakan separatis yang mendapat dukungan dari luar negeri, seperti yang dilakukan oleh Benny Wenda, harus segera diantisipasi. Hal ini tidak hanya mengancam stabilitas di Papua, tetapi juga berpotensi memicu disintegrasi di wilayah lain Indonesia.
HNW menekankan bahwa perhatian penuh terhadap kesejahteraan rakyat Papua adalah bagian integral dari penguatan NKRI. Salah satu langkah nyata yang diambil pemerintah adalah melalui alokasi anggaran otonomi khusus (Otsus) yang diperuntukkan bagi pembangunan Papua. “DPR akan terus mendukung dan mengawasi realisasi anggaran otonomi khusus tersebut, agar benar-benar dimanfaatkan untuk memajukan Papua,” tambahnya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya pemahaman yang kuat terhadap Pancasila dan persatuan bangsa. Melalui sosialisasi Empat Pilar MPR RI, diharapkan masyarakat semakin memahami dan mencintai NKRI serta Bhinneka Tunggal Ika. “Hanya dengan semangat persatuan, kita dapat mencegah upaya separatisme yang ingin melemahkan Indonesia,” tegas HNW.
Pemerintah Indonesia terus memperkuat kehadiran negara di Papua, baik dari segi pembangunan infrastruktur, pendidikan, hingga kesejahteraan sosial. Langkah-langkah ini tidak hanya menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga Papua sebagai bagian integral NKRI, tetapi juga menjadi bukti bahwa Papua adalah bagian yang tak terpisahkan dari perjalanan bangsa Indonesia menuju kemajuan dan kemakmuran.
Langkah diplomatik juga terus dilakukan untuk menjaga hubungan baik dengan negara-negara Pasifik, guna meredam dukungan internasional terhadap gerakan separatis di Papua. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa dunia internasional memahami bahwa Papua adalah bagian sah dari NKRI, dan pemerintah Indonesia terus bekerja keras demi menjaga stabilitas dan perdamaian di wilayah tersebut.
Dengan langkah-langkah tegas dari pemerintah dan dukungan dari berbagai elemen masyarakat, Indonesia akan terus mempertahankan Papua dalam bingkai NKRI dan mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh warganya.
