JAKARTA, Suarabersama — Pemerintah menegaskan kembali bahwa tidak ada instruksi dari Presiden yang mewajibkan penanaman kelapa sawit di Tanah Papua sebagai satu-satunya pilihan pembangunan. Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menyampaikan klarifikasi ini untuk meluruskan berbagai opini yang berkembang belakangan di masyarakat.
Ribka menegaskan bahwa arah kebijakan Presiden justru menitikberatkan pada percepatan pembangunan daerah di Papua, dengan fokus utama pada penguatan ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi lokal. Dalam pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto, jajaran menteri, serta kepala daerah dari enam provinsi dan puluhan kabupaten/kota di Papua, Presiden mendorong para pemimpin daerah memiliki pemahaman yang sama mengenai peningkatan kualitas hidup masyarakat Papua secara menyeluruh.
Ribka menjelaskan bahwa kelapa sawit disebut sebagai salah satu contoh komoditas yang memiliki nilai ekonomi dan potensi untuk dikembangkan, tetapi bukan satu-satunya pilihan atau kewajiban bagi pemerintah daerah. Pemerintah juga mendorong pengembangan berbagai komoditas lain seperti sagu, singkong, padi, talas, dan umbi-umbian yang mendukung ketahanan pangan serta dapat diolah menjadi produk bernilai tambah, termasuk sumber energi alternatif seperti etanol.
Pemerintah melihat Papua memiliki potensi sumber daya alam yang besar namun belum sepenuhnya dioptimalkan. Karenanya, Presiden meminta pemerintah daerah untuk memprioritaskan pembangunan yang komprehensif, mencakup aspek ekonomi, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penguatan infrastruktur dasar. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pasokan dari luar wilayah, menekan biaya transportasi, dan mempercepat pembangunan yang merata.
Dalam klarifikasi tersebut, Ribka menegaskan bahwa arahan Presiden bukan berbentuk paksaan terhadap pemilihan satu komoditas tertentu. Pemerintah pusat justru membuka ruang bagi daerah untuk menentukan strategi yang paling sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lokal, selama berdasarkan perencanaan yang matang serta memperhatikan aspek lingkungan dan sosial.
Penekanan ketahanan pangan juga selaras dengan upaya pemerintah memperkuat kedaulatan ekonomi nasional melalui pemberdayaan sektor pertanian dan bioenergi. Pengembangan komoditas yang memiliki nilai tambah dinilai dapat membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat sekaligus mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Melalui pernyataan resmi ini, pemerintah berharap masyarakat memahami bahwa setiap kebijakan strategis senantiasa dirancang dengan mempertimbangkan konteks lokal serta aspirasi masyarakat, bukan sekadar berdasarkan pandangan sepihak yang beredar di luar konteks pertemuan kebijakan.
