Jakarta, Suarabersama.com – Pembangunan Bandara Nusantara di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) diproyeksikan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi regional Kalimantan Timur sekaligus memperkuat konektivitas nasional. Bandara ini dirancang untuk mendukung penuh proses pemindahan pusat pemerintahan ke wilayah IKN.
Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Lukman F. Laisa, saat mendampingi kunjungan kerja Komisi V DPR RI ke lokasi proyek Bandara Nusantara, Senin (28/7/2025). Kunjungan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur strategis nasional.
“Kami berkomitmen penuh memastikan bahwa Bandara Nusantara IKN tidak hanya siap secara fisik, tetapi juga laik secara operasional, sesuai aspek keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan,” ujar Lukman dalam keterangan tertulis, Selasa (29/7/2025).
Dirancang untuk Pesawat Berbadan Lebar
Bandara Nusantara dibangun di atas lahan seluas 621 hektare, terletak sekitar 23 kilometer dari Titik Nol IKN. Bandara ini dirancang untuk dapat melayani pesawat berbadan lebar seperti Boeing 777-300ER dan Airbus A380. Terminalnya juga akan dilengkapi dengan fasilitas VVIP dan VIP, serta diproyeksikan mampu menampung 1,6 juta penumpang per tahun.
Usai penyelesaian sisi udara dan terminal utama, proyek ini memasuki tahap kedua yang dijadwalkan berlangsung pada periode 2025–2027. Fase lanjutan mencakup pembangunan Kantor Imigrasi, BMKG, Airport Operation Centre, bengkel pesawat, pujasera, rumah dinas, hingga jogging track.
DPR RI Soroti Aspek Sosial dan Fungsionalitas
Lukman menyebut kehadiran Komisi V DPR RI dalam peninjauan ini menjadi momen penting untuk penguatan koordinasi lintas lembaga sekaligus memastikan pembangunan berjalan akuntabel dan tepat sasaran. Pemerintah juga menekankan pentingnya penyelesaian Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) agar proses pembangunan berlangsung tanpa hambatan.
“Masukan dari Komisi V DPR menjadi koreksi dan penguatan agar pembangunan tidak hanya selesai tepat waktu, tetapi juga benar secara teknis dan fungsional,” tegas Lukman.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi V DPR turut memantau pembangunan infrastruktur pendukung lainnya seperti jalan tol, pelabuhan logistik, serta rumah susun untuk aparatur sipil negara (ASN). Seluruh infrastruktur tersebut menjadi fondasi utama untuk mobilitas dan aktivitas ekonomi di kawasan IKN.
(HP)
