Jakarta, Suarabersama.com – Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menegaskan bahwa partainya tidak akan mengambil peran sebagai oposisi pemerintahan. Sebaliknya, PDIP akan menempati posisi sebagai partai penyeimbang.
Megawati menyampaikan bahwa partainya tetap akan memperjuangkan nilai-nilai kebenaran dan terus berpihak pada kepentingan rakyat.
“PDIP tidak memosisikan sebagai oposisi dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan. Kita adalah partai ideologis yang berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat dan bersikap tegas sebagai partai penyeimbang demi menjaga arah pembangunan nasional tetap berada dalam rel konstitusi dan kepentingan rakyat banyak,” kata Megawati dalam pidato Kongres ke-6 PDIP di Nusa Dua, Bali, Sabtu (2/8).
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa PDIP tetap akan kritis dan tegas terhadap segala bentuk penyimpangan nilai-nilai Pancasila dan keadilan sosial.
“Namun kita juga akan bersuara lantang dan bertindak tegas terhadap setiap penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial dan amanat penderitaan dan saya tambahkan hukum yang berkeadilan,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa keberpihakan partai tidak semata tergantung pada apakah berada di dalam atau di luar pemerintahan, melainkan terkait komitmen terhadap prinsip kebenaran dan etika politik yang diwariskan oleh Presiden pertama Indonesia, Sukarno.
Menurut Megawati, PDIP telah memainkan peran penting dalam sistem demokrasi Indonesia melalui perjuangan reformasi. Ia menegaskan bahwa PDIP merupakan kekuatan ideologis yang bertindak sebagai penyeimbang dalam sistem konstitusional dan terus menjadi pelopor gerakan rakyat.
“Peran strategis PDIP dalam wajah demokrasi Indonesia yang susah payah telah kita laksanakan yang dengan nama reformasi sebagai kekuatan ideologis, sebagai penyeimbang konstitusional dan kembali sebagai pelopor perjuangan rakyat,” katanya.
Pada kesempatan tersebut, Megawati kembali ditetapkan sebagai Ketua Umum PDIP untuk periode 2025–2030 dalam Kongres ke-6 yang berlangsung di Nusa Dua, Bali, Jumat (1/8).
Sikap PDIP yang terlihat lebih lunak ini muncul setelah Hasto Kristiyanto, mantan Sekretaris Jenderal partai tersebut, yang sebelumnya dijatuhi hukuman 3,5 tahun penjara dalam kasus suap, mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo Subianto.
