Jakarta, Suarabersama – PDIP akhirnya memperbolehkan kepala daerahnya untuk melanjutkan retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, yang telah dimulai sejak Jumat, 21 Februari 2025. Sebelumnya, banyak kepala daerah PDIP tidak hadir karena instruksi dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri untuk menunda kehadiran mereka.
Namun, setelah tiga hari berjalan, beberapa kepala daerah PDIP mulai ikut pada 23 dan 24 Februari. Di antaranya adalah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo.
Juru bicara PDIP Ahmad Basarah menjelaskan bahwa instruksi pertama dari Megawati bukanlah larangan, melainkan permintaan untuk menunda keberangkatan. Peneliti Populi Center, Usep Saepul Ahyar, menilai perubahan sikap ini kemungkinan terkait dengan lobi-lobi antara PDIP dan pemerintah. Ia menduga instruksi awal Megawati bersifat emosional setelah kasus korupsi yang melibatkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Menurut Usep, keputusan awal untuk menunda keberangkatan justru bisa merugikan PDIP di mata publik. Ia berpendapat bahwa kepala daerah harus mengabdi kepada masyarakat dan menjalin hubungan dengan pemerintah pusat, bukan hanya dengan partai.
Di sisi lain, Usep juga melihat peluang bagi PDIP untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo, meskipun PDIP hingga kini masih memilih berada di luar pemerintahan. Ia menambahkan bahwa PDIP bisa memainkan peran pengawasan yang penting di luar pemerintahan demi menyelamatkan demokrasi.
