Jakarta, Suarabersama.com – Pemerintah Provinsi Papua Barat menetapkan tujuh program prioritas pembangunan daerah untuk tahun 2026, yang telah diselaraskan dengan arah kebijakan nasional melalui Astacita Presiden Prabowo Subianto.
Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, menyampaikan hal tersebut saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Otonomi Khusus di Manokwari, Rabu (14/5/2025).
Dalam sambutannya, Dominggus menekankan bahwa program-program prioritas ini disusun berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat Papua Barat dan akan dilaksanakan di tujuh kabupaten di wilayah tersebut.
Berikut adalah tujuh program prioritas pembangunan Papua Barat tahun 2026:
-
Peningkatan akses dan kualitas layanan dasar serta perlindungan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat.
-
Penguatan ekonomi daerah yang produktif, inklusif, dan berbasis potensi lokal.
-
Penguatan ketahanan dan kemandirian pangan melalui sektor pertanian dan perikanan berkelanjutan.
-
Penguatan ketahanan sosial budaya dan stabilitas keamanan daerah.
-
Percepatan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang transparan, efisien, akuntabel, serta berbasis digital.
-
Optimalisasi dana otonomi khusus untuk pemberdayaan orang asli Papua dan pemerataan pembangunan.
-
Peningkatan infrastruktur dasar dan konektivitas antarwilayah, guna mendorong pemerataan pelayanan dan pertumbuhan ekonomi.
“Musrenbang menjadi forum penting untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah. Kita ingin memastikan bahwa pembangunan tidak hanya menyentuh wilayah perkotaan, tetapi juga menjangkau masyarakat di daerah terpencil,” ujar Gubernur Dominggus.
Ia menambahkan bahwa keberhasilan pelaksanaan ketujuh program prioritas tersebut membutuhkan sinergi antar seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), baik di tingkat provinsi maupun kabupaten.
“Perencanaan pembangunan daerah harus dilakukan secara terarah, terukur, partisipatif, serta efektif dan efisien,” tegasnya.
(HP)
