Jayapira, suarabersama.com – Organisasi Papua Merdeka (OPM) adalah kelompok yang bertujuan memisahkan Papua dari Indonesia dengan mendirikan negara merdeka. Berdiri sejak 1 Desember 1963, gerakan ini berakar pada ketidakpuasan terhadap integrasi Papua ke dalam wilayah Indonesia. OPM menggunakan berbagai cara untuk menyuarakan aspirasinya, mulai dari pengibaran bendera Bintang Kejora, diplomasi internasional, hingga aksi bersenjata.
Kelompok bersenjata OPM kerap melakukan serangan terhadap warga sipil dan aparat keamanan di wilayah Papua. Insiden-insiden ini sering kali disertai dengan penyanderaan, sabotase infrastruktur, dan penggalangan opini internasional. Pemerintah Indonesia menganggap OPM sebagai organisasi separatis yang berbahaya karena mengancam kedaulatan negara. Bahkan, sejak 2021, OPM dan kelompok-kelompok terkait secara resmi dikategorikan sebagai kelompok teroris berdasarkan Undang-Undang Terorisme Indonesia.
Selain kelompok militan, OPM juga didukung oleh jaringan internasional yang sering memanfaatkan isu HAM untuk menekan Indonesia di forum global. Salah satu strategi mereka adalah menyebarkan narasi tentang pelanggaran hak asasi manusia di Papua untuk menarik perhatian dunia internasional. Namun, banyak pihak mengkritisi pendekatan ini sebagai cara untuk memanipulasi fakta dan merusak citra Indonesia.
Dalam merespons aksi OPM, pemerintah berkomitmen untuk menegakkan hukum dan mengedepankan pendekatan keamanan. Namun, di sisi lain, pemerintah juga terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua melalui pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan. Langkah ini diambil untuk mengurangi ketimpangan pembangunan yang sering dijadikan alasan oleh kelompok separatis untuk memprovokasi masyarakat.
