Jayapura, suarabersama.com – Organisasi Papua Merdeka (OPM) kembali melakukan aksi kekerasan yang mengancam keselamatan warga Papua dan merusak berbagai fasilitas umum. Tindakan ini menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat dan menghambat upaya pembangunan di wilayah tersebut.
Pada Juni 2024, OPM dilaporkan merusak Puskesmas di Distrik Bibida, Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Kapendam XVII/Cenderawasih, Letkol Inf Candra Kurniawan, menyatakan bahwa perusakan fasilitas kesehatan ini menunjukkan bahwa OPM tidak berpihak kepada rakyat dan menginginkan masyarakat hidup dalam kesulitan.
Selain itu, pada Juli 2024, tiga anggota OPM yang sering melakukan teror terhadap warga sipil dan aparat keamanan di Kabupaten Puncak Jaya berhasil dilumpuhkan oleh aparat TNI. Kelompok ini diketahui kerap merusak serta membakar fasilitas umum dan milik warga, termasuk sarana prasarana lainnya.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI Perwakilan Papua mendesak OPM untuk menghentikan tindakan perusakan fasilitas publik yang mengakibatkan kerusakan harta benda dan mengganggu kondisi keamanan di wilayah tersebut. Komnas HAM menekankan pentingnya menghormati hukum HAM dan humaniter demi memastikan rasa aman bagi warga sipil.
Tindakan OPM yang merusak fasilitas umum, seperti sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur lainnya, tidak hanya merugikan fasilitas tersebut tetapi juga menimbulkan rasa takut dan ketidakamanan di kalangan warga sipil. Aksi-aksi ini menghambat proses pembangunan dan pelayanan publik yang seharusnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.
Pemerintah dan aparat keamanan terus berupaya mengambil langkah tegas untuk menghentikan aksi brutal kelompok tersebut, sebelum lebih banyak nyawa tak bersalah terenggut. Masyarakat mendukung pemerintah dan aparat keamanan untuk segera mengambil langkah tegas dalam rangka menghentikan aksi brutal kelompok tersebut.
Dengan situasi yang kian memanas, sudah saatnya pemerintah dan aparat keamanan bertindak lebih tegas demi menjaga keamanan dan kedaulatan bangsa. Keselamatan warga sipil harus menjadi prioritas utama, dan tidak ada tempat bagi kekerasan dalam upaya mewujudkan perdamaian di Papua.
