Jakarta, Suarabersama.com – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengusulkan pemberian fasilitas lahan gratis bagi negara-negara sahabat yang ingin membangun kantor kedutaan di kawasan diplomatic compound Ibu Kota Nusantara (IKN) sebelum tahun 2028. Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono, menyatakan bahwa usulan ini akan diajukan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai langkah untuk mempercepat kehadiran kantor-kantor kedutaan di IKN, yang ditargetkan menjadi ibu kota politik Indonesia mulai tahun 2028.
“Saya tegaskan bahwa bukan saya yang memutuskan. Saya akan mengusulkan kepada Bapak Presiden untuk menarik minat mereka lebih cepat,” ujar Basuki di Jakarta.
Menurut Basuki, IKN sebagai ibu kota politik harus memiliki kantor-kantor kedutaan asing yang sudah mulai dibangun sebelum 2028. OIKN telah menyiapkan lahan seluas 62,9 hektare di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN untuk lokasi diplomatic compound yang dirancang dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan memenuhi standar internasional.
Area diplomatic compound ini akan mencakup berbagai fasilitas terintegrasi, seperti venue hiburan, area ritel, restoran, dan taman. Pembangunan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan dan kemudahan mobilitas bagi personel diplomatik yang bertugas di IKN.
Selain untuk kantor kedutaan, OIKN juga menyiapkan lahan untuk perkantoran organisasi internasional di kawasan yang sama. Pembangunan fasilitas untuk kementerian dan lembaga eksekutif di IKN sudah hampir rampung, dan ke depannya fasilitas untuk legislatif dan yudikatif juga akan dilengkapi agar seluruh fasilitas penunjang selesai dalam periode empat hingga lima tahun ke depan.
Fokus pemerintah dalam pembangunan IKN adalah menjadikannya sebagai pusat pemerintahan politik, dengan target operasional penuh pada tahun 2028.
(HP)
