Jakarta, Suarabersama.com – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia, Natalius Pigai, melakukan pertemuan dengan Gubernur serta para Bupati dari seluruh wilayah Provinsi Papua Tengah, bertempat di Kabupaten Mimika pada hari Selasa (13/5/2025).
Kegiatan tersebut dilangsungkan di Ballroom Swiss-Belinn Timika. Dalam kesempatan itu, Natalius memaparkan sejumlah poin penting yang menjadi topik diskusi bersama, terutama menyangkut kemajuan pembangunan di wilayah Papua Tengah secara menyeluruh.
Meki Fritz Nawipa, Gubernur Papua Tengah sekaligus Ketua Asosiasi Gubernur se-Tanah Papua, turut menyuarakan berbagai harapan, terutama mengenai pelaksanaan otonomi khusus (Otsus), pembangunan infrastruktur, serta fasilitas umum yang menjadi tanggung jawab antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
Dalam keterangannya, Pigai menyampaikan bahwa secara khusus di Papua Tengah, beberapa isu krusial yang turut dibicarakan antara lain adalah penanganan pengungsi di wilayah Intan Jaya dan Puncak, serta rencana pembangunan sekolah rakyat.
“Saya ikut juga mendorong untuk percepatan pembangunan sekolah rakyat yang akan bermanfaat untuk orang miskin yang membutuhkan pendidikan,” kata Pigai kepada wartawan.
Topik pembangunan kantor serta rumah jabatan gubernur juga menjadi bagian penting dari diskusi, mencakup tidak hanya wilayah Papua Tengah, tetapi juga Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.
Selanjutnya, dibahas pula mengenai pentingnya penguatan konektivitas antar provinsi ke kabupaten, serta antar kabupaten satu dengan lainnya. Sebagian besar pemerintah provinsi baru di kawasan tersebut diketahui belum memiliki Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).
Pigai menambahkan bahwa Gubernur turut menyoroti pelaksanaan percepatan pembangunan otonomi khusus yang diwujudkan secara konkret.
“Itu juga jadi konsen yang disampaikan oleh Gubernur Papua Tengah mewakili Asosiasi Gubernur. Tujuan kami bagaimana memajukan Papua secara keseluruhan, supaya hambatan selama ini bisa dibuka,” pungkasnya.
