Jakarta, Suarabersama.com – Kehadiran DeepSeek, perusahaan rintisan asal China, dengan model AI canggih bernama R1, menjadi sorotan dunia teknologi. DeepSeek mampu menghadirkan teknologi AI dengan harga jauh lebih murah dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar asal Amerika Serikat. Inovasi ini membuat heboh pasar dan memicu kekhawatiran di kalangan perusahaan teknologi besar, seperti Microsoft, yang mempertanyakan kebutuhan investasi miliaran dolar untuk infrastruktur AI.
Namun, di sisi lain, perusahaan keamanan siber memberikan peringatan terkait potensi ancaman yang bisa timbul dari penggunaan teknologi ini. Masyarakat diminta untuk berhati-hati karena risiko keamanan yang bisa mengancam privasi dan data pribadi.
Menanggapi fenomena ini, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia belum membuat keputusan terkait pembatasan akses publik terhadap teknologi AI. “Sejauh ini, pemerintah belum membuat keputusan pembatasan akses publik ke AI. Namun, Komdigi telah mengeluarkan pedoman penggunaan AI untuk memastikan penggunaannya aman dan sesuai dengan aturan,” ujar Meutya.
Saat ini, penggunaan teknologi AI di Indonesia mengacu pada Surat Edaran, namun Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tengah mengkaji kebijakan lebih rinci dan mendalam terkait penggunaan AI. “Aturan tersebut nantinya akan mengatur penggunaan AI dengan memperhatikan nilai-nilai etika, seperti inklusivitas, keamanan, aksesibilitas, perlindungan pribadi, kekayaan intelektual, kredibilitas, dan akuntabilitas informasi,” lanjut Meutya.
Menkomdigi juga menekankan bahwa penggunaan AI harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang mengatur pembatasan konten negatif dan menjaga ruang digital yang ramah anak.
Inovasi dari DeepSeek, yang mampu menyaingi teknologi AI besar dengan harga lebih terjangkau, memberikan tantangan bagi perusahaan teknologi besar dan memunculkan kekhawatiran tentang dampaknya terhadap industri, keamanan siber, serta regulasi yang perlu segera disiapkan pemerintah.
(HP)
