Jakarta, Suarabersama.com – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Probolinggo menyoroti keberadaan Pondok Pesantren Al-Ghuroba di Desa Patemon, Kecamatan Pakuniran, karena diduga terafiliasi dengan organisasi terlarang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
Dugaan ini mencuat usai beredarnya dokumentasi salat Idul Fitri yang digelar oleh Ponpes Al-Ghuroba pada akhir Maret 2025 lalu. Dalam foto yang beredar luas, terlihat bendera hitam bertuliskan kalimat tauhid berkibar di belakang khotib, yang dinilai identik dengan simbol HTI.
“Dalam dokumentasi yang beredar, terlihat jelas bendera warna hitam bertuliskan kalimat tauhid yang identik dengan simbol HTI,” ujar Wakil Ketua MUI Kabupaten Probolinggo, KH Abdul Wasik Hannan, Sabtu (24/5/2025).
MUI menyatakan bahwa saat ini pihaknya tengah melakukan kajian serius terhadap dugaan tersebut, dan akan berkoordinasi dengan instansi terkait guna memastikan legalitas keberadaan Ponpes Al-Ghuroba, termasuk Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta izin operasional pendidikan.
“Kami akan berkoordinasi dengan pihak seperti Dinas PUPR untuk memastikan kelengkapan izin dan peruntukan bangunan tersebut,” jelas Kiai Wasik.
Ia menambahkan, langkah ini dilakukan untuk menjaga kondusivitas daerah dari potensi penyebaran paham-paham yang bertentangan dengan ideologi negara dan prinsip NKRI.
“Kami ingin menjaga Probolinggo tetap aman dan damai. Semua pihak harus waspada terhadap penyebaran paham yang bertentangan dengan ideologi negara,” tegasnya.
Dari hasil penelusuran awal, Ponpes Al-Ghuroba diketahui belum mengantongi izin operasional resmi dari Kementerian Agama dan juga tidak terdaftar di Rabithah Ma’ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMI NU).
“Nama pesantren ini tidak ada dalam daftar resmi Kemenag ataupun RMI,” ungkap Ketua PCNU Kraksaan Probolinggo, KH Achmad Muzammil.
(HP)
