Jakarta – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk menambah peralatan pendukung operasi modifikasi cuaca sebagai langkah strategis dalam mitigasi bencana.
“BMKG juga terus menerus melakukan modifikasi cuaca, termasuk Bapak Presiden juga meminta untuk penambahan alat untuk bisa kita melakukan modifikasi cuaca,” ujar Prasetyo dalam konferensi pers Pemulihan dan Rencana Strategis Pascabencana Jelang Akhir Tahun di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin.
Ia menjelaskan bahwa penguatan sarana modifikasi cuaca menjadi kebutuhan mendesak mengingat luasnya wilayah Indonesia yang memiliki karakteristik cuaca dan iklim beragam, sehingga memerlukan kesiapan yang lebih optimal dalam menghadapi potensi bencana.
Prasetyo menambahkan, pengalaman bencana hidrometeorologi yang sebelumnya melanda tiga provinsi di Sumatera menjadi pelajaran penting bagi pemerintah untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Salah satunya dengan memperkuat perangkat pendukung serta menyusun perencanaan operasi modifikasi cuaca secara lebih matang dan sejak dini.
“Termasuk perangkat-perangkat untuk adanya operasi cuaca ini juga perlu diperkuat dan dibuat perencanaan sematang mungkin, sedini mungkin,” kata Prasetyo.
Selain penguatan alat, pemerintah juga terus meminta BMKG untuk melakukan pemantauan kondisi iklim dan cuaca secara berkelanjutan, terutama menjelang pergantian tahun. Ia menilai periode Desember hingga Januari umumnya diiringi dengan peningkatan curah hujan yang berpotensi memicu bencana di sejumlah wilayah.
Dalam upaya tersebut, pemerintah menekankan pentingnya pelaksanaan mitigasi secara konsisten melalui koordinasi intensif antara BMKG dan Kementerian Dalam Negeri. Koordinasi ini diharapkan mampu mempercepat respons pemerintah daerah, khususnya di wilayah rawan bencana, agar dapat mengambil langkah antisipatif sesuai perkembangan cuaca dan iklim.
“Kami minta untuk melakukan upaya mitigasi-mitigasi berkoordinasi terus menerus dengan Kementerian Dalam Negeri supaya daerah-daerah yang memang rawan bencana untuk bisa segera melakukan langkah-langkah antisipatif,” kata dia. (*)
