Bogor, Suarabersama – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, melakukan kunjungan langsung ke salah satu lokasi pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di Sekolah Rakyat, tepatnya di SMP 10 Bogor. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian pengawasan pemerintah dalam memastikan pelaksanaan program Sekolah Rakyat berjalan dengan baik, terutama dalam hal pemenuhan tenaga pendidik yang berkualitas.
Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan berbasis asrama yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Program ini memberikan akses pendidikan gratis dengan standar pelayanan yang memadai, mencakup kebutuhan tempat tinggal, makan, pembelajaran, hingga pengembangan karakter. Dalam pelaksanaannya, program ini melibatkan berbagai kementerian dan lembaga negara untuk menjamin keberlangsungan dan kualitasnya.
Dalam kunjungannya, Menteri Rini menyoroti pentingnya pemenuhan formasi guru di Sekolah Rakyat. Menurutnya, keberhasilan program ini sangat bergantung pada ketersediaan guru yang tidak hanya memenuhi kuantitas, tetapi juga kualitas. Oleh karena itu, proses rekrutmen dan penempatan guru dilakukan secara selektif melalui kolaborasi lintas kementerian, antara lain Kementerian PANRB, Kementerian Sosial, dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Lebih lanjut, Rini menjelaskan bahwa peran Kementerian PANRB dalam program ini mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025. Salah satu tanggung jawabnya adalah menetapkan kebijakan formasi guru, memperkuat kelembagaan sekolah, dan memastikan sistem manajemen kepegawaian yang akuntabel. Ia juga menekankan bahwa pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik harus disertai dengan mekanisme monitoring yang baik agar mutu pengajaran dapat terjaga.
Pemerintah menargetkan agar Sekolah Rakyat tidak hanya menjadi solusi jangka pendek untuk anak-anak dari kalangan tidak mampu, tetapi juga menjadi model sistem pendidikan yang inklusif dan profesional. Hal ini mencakup penguatan tata kelola kelembagaan, penganggaran yang tepat sasaran, dan pengawasan berkelanjutan terhadap pelaksanaan program.
Pada tahun 2025 ini, Sekolah Rakyat telah berdiri di sekitar 100 titik di berbagai wilayah Indonesia, mencakup jenjang pendidikan SMP, SMA, dan bentuk sekolah terpadu. Pada tanggal 14 Juli 2025, sebanyak 63 lokasi telah melaksanakan MPLS secara serentak. Kehadiran Menteri PANRB di salah satu lokasi tersebut menjadi simbol kuat bahwa pemerintah hadir dan serius dalam mengawal keberhasilan program ini.
Rini juga menyempatkan diri berdialog dengan para siswa dan tenaga pendidik yang terlibat. Ia mendengarkan langsung aspirasi dan kendala yang mereka hadapi di lapangan. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan apresiasi atas dedikasi para guru dan berharap program ini terus ditingkatkan agar dapat mencetak generasi muda yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing tinggi.
Dengan pendekatan lintas sektoral dan keterlibatan berbagai elemen negara, diharapkan Sekolah Rakyat mampu menjadi tonggak penting dalam transformasi sistem pendidikan nasional yang lebih merata dan berkeadilan.
