Papua, Suarabersama – Di sela kesibukannya menghadiri rangkaian acara Pentahbisan Uskup Keuskupan Timika, Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Natalius Pigai, meluangkan waktu untuk bertemu dengan Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa dan para bupati se-Papua Tengah.
Pertemuan berlangsung secara tertutup pada Selasa, 13 Mei 2025, sehari sebelum puncak Pentahbisan Uskup Mgr. Bernardus Bofitwos Baru, yang dilaksanakan Rabu, 14 Mei 2025.
Dalam diskusi tersebut, berbagai isu strategis terkait pembangunan Papua Tengah menjadi agenda utama. Menteri Natalius menyampaikan kepada media bahwa Gubernur Nawipa mengajukan sejumlah aspirasi, termasuk:
-
Evaluasi terhadap pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus),
-
Percepatan pembangunan infrastruktur,
-
Penyediaan sarana dan prasarana yang menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah provinsi dan daerah.
Terkait hal itu, Natalius menyoroti urgensi penyelesaian persoalan pengungsi di Intan Jaya dan Puncak, serta pembangunan Sekolah Rakyat untuk membuka akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
“Saya mendorong percepatan pembangunan Sekolah Rakyat, agar masyarakat miskin memiliki akses pendidikan yang layak,” ujarnya.
Pembangunan kantor dan rumah jabatan gubernur juga menjadi fokus pembahasan, tidak hanya untuk Papua Tengah, tetapi juga bagi provinsi-provinsi baru lainnya seperti Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, dan Papua Selatan.
Natalius turut menyoroti pentingnya membangun Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) milik provinsi, karena selama ini rumah sakit yang ada masih dikelola oleh kabupaten.
“Kita perlu rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah provinsi agar layanan kesehatan lebih merata,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa Gubernur Nawipa juga menekankan pentingnya percepatan implementasi Otsus yang nyata dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
“Pertemuan ini bertujuan mendorong kemajuan wilayah Papua secara keseluruhan, sekaligus mengatasi berbagai tantangan pembangunan yang masih dihadapi,” tutup Menteri Natalius.
