Jakarta, Suarabersama.com – Masyarakat mengalami kerugian sebesar Rp99 triliun per tahun akibat praktik pengoplosan beras. Hal ini diungkapkan langsung oleh Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman.
Ratusan merek diketahui melakukan praktik pengoplosan beras dan telah beroperasi lebih dari satu tahun. Pernyataan ini disampaikan Amran dalam Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI yang digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (16/7).
“Kalau ini Rp 99 triliun itu adalah (kerugian) masyarakat. Sebenarnya ini (nilai kerugian) satu tahun, tetapi kalau ini terjadi 10 tahun atau 5 tahun, karena ini bukan hari ini terjadi, ini sudah berlangsung lama Pak. Tetapi nanti angkanya sudah pasti, bukan Rp 100 triliun, pasti di atas kalau ini dilacak ke belakang,” kata Amran.
Ia menjelaskan bahwa modus yang digunakan pelaku adalah dengan menukar beras premium menggunakan beras biasa, lalu mengganti kemasannya. Harga kemudian dinaikkan, namun mutu beras tetap rendah.
“Ini beras biasa, dijual dengan premium, beras curah ini tinggal ganti bungkus dan ada foto-fotonya sama kami Pak. Kami serahkan ke penegak hukum. Kemudian ini bungkus premium, ini tinggal mau beli yang mana. Jadi harganya yang naik, bukan kualitasnya yang naik,” kata Amran.
“Ibaratnya emas 24 karat, sebenarnya ini 18 karat tetapi dijual 24 karat. Jadi ini kami temukan, bukan kami periksa Pak, kami tim independen ada 13 lab yang periksa seluruh Indonesia, termasuk Sucofindo,” tambahnya.
Beberapa merek yang sebelumnya menjual beras oplosan telah menarik produknya dari pasar. Beberapa di antaranya juga sudah menyesuaikan harga jualnya.
Amran menyebut bahwa terdapat 268 merek yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia yang telah diuji sampel. Ia mengatakan bahwa situasinya mulai menunjukkan perbaikan.
“Alhamdulillah kemarin kami cek merek yang sudah diumumkan itu sudah mulai sebagian, belum seluruhnya, Ibu, itu menarik dan mengganti harganya. Harganya sesuai standar dan kualitasnya sama. Itu yang terjadi ini, sudah ada perubahan, Ibu,” ucap Amran.
Ia juga menyampaikan bahwa pihak kementerian telah mengirimkan surat kepada instansi penegak hukum, termasuk kepolisian dan Kejaksaan Agung, terkait dugaan pengoplosan ini. Menurutnya, saat ini sudah ada 26 merek yang diperiksa.
“Tanggal 10 sudah diperiksa, ada 26 merek, dan menurut laporan yang kami terima, bahwa mereka mengakui,” ucap Amran.
Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium, Amran menjelaskan bahwa mayoritas beras premium ternyata tidak sesuai dengan standar mutu. Pengujian dilakukan oleh 13 laboratorium independen di berbagai daerah.
“Kemudian ini 85% yang tidak sesuai standar. Ada yang dioplos, ada yang tidak dioplos, langsung ganti kemasan. Jadi ini semua beras curah tetapi dijual harga premium. Beras curah tetapi dijual harga medium,” tuturnya.
“Ada 13 (lab) seluruh Indonesia, karena kami khawatir kalau ada beda hasil dari lab. Jadi kami sangat hati-hati, Ibu Ketua,” tambah dia.
