Jakarta – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman kembali menunjukkan ketegasan dalam menegakkan disiplin di lingkungan Kementerian Pertanian. Dalam inspeksi mendadak (sidak) di Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) Tanaman Padi Sukamandi, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Amran langsung mencopot pejabat eselon II dan III yang terbukti menyewakan lahan negara kepada pihak luar.
“Kita ini punya teknologi, punya alat, punya sumber daya manusia, lahannya ada, tapi malah disewakan kepada orang. Ini tidak benar. Hari ini juga kami copot direkturnya dan eselon tiganya. SK-nya langsung saya serahkan di lapangan,” kata Mentan di sela sidak lahan percobaan BRMP Tanaman Padi Sukamandi, Subang, sebagaimana keterangan di Jakarta, Rabu.
Dalam sidak tersebut, Amran menegaskan bahwa lahan percobaan milik negara harus dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan benih unggul, bukan dijadikan lahan komersial pribadi.
“Di lahan kita 300 hektare, tapi disewakan pada orang. Ini tidak benar,” tegas Mentan Amran di hadapan jajaran pegawai BRMP.
Menurutnya, tindakan tegas ini merupakan bentuk komitmen untuk memastikan seluruh fasilitas negara digunakan sepenuhnya bagi kepentingan masyarakat dan produktivitas pertanian nasional.
“Kami minta seluruh BRMP se-Indonesia menanam bibit dan benih terbaik. Harus lebih baik daripada lingkungannya. Gunakan teknologi terbaik. Jadilah contoh,” ujarnya.
Amran juga menginstruksikan agar hasil panen dari lahan percobaan dibagikan secara gratis kepada masyarakat.
“Ini yang kami mau, karena BRMP ini ada di seluruh Indonesia. Harus jadi yang terdepan,” katanya.
Mentan menambahkan, sejak awal dirinya kembali memimpin Kementan, ia berkomitmen membangun budaya kerja yang berorientasi pada hasil nyata di lapangan, bukan sekadar rutinitas birokrasi.
“Saya temukan satu hektare yang dikelola, sementara 299 hektare disewakan. Mulai hari ini, lahan itu harus dikerjakan kembali. Kami beri waktu tiga bulan untuk membuktikan hasil,” tegasnya.
“Model baru sekarang, tidak perlu rapat lama-lama di kantor. SK dicopot atau diganti langsung di lapangan. Kalau saya temukan lagi kasus seperti ini, akan saya copot lagi,” tambah Amran.
Meski bersikap tegas terhadap pelanggaran, Amran tetap memberikan apresiasi kepada jajaran Kementan yang telah bekerja keras membawa sektor pertanian Indonesia mencapai hasil gemilang dalam waktu singkat.
Ia bersyukur karena swasembada pangan berhasil dicapai hanya dalam waktu satu tahun, jauh lebih cepat dari target empat tahun sebelumnya.
Keberhasilan itu tercermin dari meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDB, peningkatan kesejahteraan petani, dan stok beras Bulog yang mencapai rekor tertinggi dalam sejarah Indonesia.
“Bahkan FAO memberikan pengakuan dan penghargaan kepada Indonesia. (Sehingga) ada yang salah, kita perbaiki. Tapi jangan biarkan pelanggaran sekecil apa pun menggerogoti amanah rakyat. Ini kepercayaan besar dari rakyat kepada kita,” tegasnya.
Amran juga menegaskan bahwa capaian besar tersebut merupakan hasil kerja bersama semua pihak.
“Swasembada ini bukan karena saya, tapi karena kita semua, termasuk teman-teman media, TNI, Polri, kejaksaan, gubernur, bupati, camat, kepala desa, PPL, semuanya. Ini hasil kerja kolektif atas gagasan besar Bapak Presiden,” kata Amran.
