Jakarta, Suarabersama.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto, kini menjadi prioritas pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, usai meninjau operasional SPPG Khusus Lanud Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Senin (6/1/2024) memastikan bahwa MBG memiliki multiplier effect yang signifikan, bahkan diprediksi dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi hingga 0,8% di tahun 2025.
Sebagai langkah konkret, Badan Gizi Nasional (BGN) meluncurkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 190 titik yang tersebar di seluruh Indonesia. Fasilitas ini berfungsi sebagai dapur utama untuk menyediakan makanan bergizi yang mendukung program MBG. Salah satu lokasi yang telah beroperasi adalah SPPG khusus di Lanud Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur.
Budi Arie menyampaikan bahwa dapur ini menggunakan bahan baku lokal sesuai arahan Presiden Prabowo, guna memaksimalkan dampak positif terhadap perekonomian daerah. “Bahan bakunya berasal langsung dari petani dan peternak lokal,” jelasnya saat meninjau operasional di lokasi tersebut.
Program MBG juga dianggap menjadi pendorong utama dalam meningkatkan aktivitas sektor UMKM dan pertanian lokal. Dengan adanya kepastian pembeli hasil panen melalui program ini, para petani semakin termotivasi untuk meningkatkan produksi.
“Petani sayuran seperti wortel, kentang, hingga peternak lokal akan mendapat manfaat langsung dari program ini,” ujar Budi Arie. Selain itu, MBG juga menciptakan lapangan kerja baru, menggerakkan ekonomi daerah, dan memperkuat rantai pasok bahan pangan lokal.
Program ini telah dialokasikan dana sebesar Rp 71 triliun melalui APBN 2025, mencakup seluruh operasional serta penyediaan makanan bergizi untuk masyarakat. Berdasarkan evaluasi sementara, program ini berpotensi mendongkrak pertumbuhan ekonomi hingga 0,89% di tahun 2025.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya menggunakan produk lokal dalam implementasi MBG. Arahan ini bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi domestik sekaligus mendorong kemandirian di sektor pangan.
Kementerian Koperasi dan UKM bersama BGN akan terus memantau dan mengevaluasi perkembangan program ini secara berkala. Dengan strategi yang tepat, MBG diharapkan dapat menjadi solusi nyata dalam meningkatkan kesehatan masyarakat dan mendorong ekonomi yang inklusif.
(HP)
