Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dapat diperkuat apabila diperlukan. Ia memastikan tambahan anggaran tetap bisa dialokasikan meskipun pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 untuk BNPB saat ini hanya sekitar Rp 491 miliar.
“Kalau nanti butuh dana tambahan, kami siap juga menambah,” katanya setelah menghadiri Rapat Pimpinan Nasional Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) di Jakarta, Senin, 1 Desember 2025.
Purbaya menjelaskan bahwa BNPB masih memiliki anggaran sekitar Rp 500 miliar yang dapat dimanfaatkan. Jika kemudian diperlukan penambahan, pemerintah membuka ruang melalui anggaran darurat bencana. “Tinggal BNPB mengajukan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) ke kami, nanti kami proses,” ucapnya.
Sebelumnya, Kepala BNPB Letnan Jenderal Suharyanto menyampaikan bahwa anggaran BNPB pada 2025 mencapai Rp 1,427 triliun. Namun, adanya efisiensi anggaran sebesar Rp 620,59 miliar atau penurunan sekitar 43 persen membuat angka tersebut menyusut menjadi Rp 806 miliar. Informasi ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VIII pada 6 Februari 2025.
Total alokasi APBN tahun berjalan untuk BNPB juga jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai Rp 5,1 triliun, sebagaimana tercantum dalam Laporan Kinerja BNPB 2024.
Pada rancangan APBN 2026, Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Askar, mengkritisi minimnya anggaran yang dialokasikan untuk BNPB. Ia menilai pemangkasan anggaran mulai diberlakukan sejak awal 2025 dan berdampak besar terhadap dana transfer ke daerah (TKD).
Menurut Media, dana tersebut merupakan sumber utama pembiayaan pos dana tidak terduga (DTT) yang digunakan untuk respons cepat terhadap bencana. Pemotongan anggaran ini juga berlanjut hingga 2026. “Kalau transfer ke daerah turun, otomatis dana tidak terduga ikut berkurang. Padahal dana ini digunakan untuk respons cepat bencana, wabah penyakit, dan kebutuhan darurat lainnya,” kata Media saat dihubungi pada Sabtu, 29 November 2025.
Ia menilai angka anggaran BNPB pada 2026 tidak selaras dengan risiko bencana yang tinggi di Indonesia. Media juga menyoroti disparitas anggaran yang sangat besar antara alokasi penanggulangan bencana dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mencapai Rp 335 triliun dalam APBN 2026. “Efisiensi besar-besaran terjadi karena pembiayaan program ini dan dampaknya terasa dari pusat hingga daerah,” kata Media. (*)
