Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan penolakannya terhadap penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menanggung sebagian utang dari proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh, yang dikelola oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
Purbaya menilai bahwa tanggung jawab atas kewajiban finansial proyek tersebut seharusnya berada di bawah kendali Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia, yang menaungi proyek kereta cepat tersebut.
“Utang KCIC dibiayai APBN, saya belum dihubungi untuk masalah itu, nanti begitu ada saya di jumpa pers mingguan saya kasih tahu updatenya seperti apa,” kata Purbaya dalam acara Media Gathering Kemenkeu 2025 via Zoom di Novotel Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10).
Ia menambahkan bahwa hingga saat ini Kementerian Keuangan belum menerima permintaan atau pembahasan resmi dari pihak manapun terkait usulan agar sebagian utang KCIC ditanggung oleh negara.
Menurut Purbaya, Danantara sebenarnya memiliki kapasitas finansial yang cukup untuk menyelesaikan kewajiban proyek ini, tanpa melibatkan anggaran negara.
“Yang jelas sekarang saya belum dihubungi tentang masalah itu. Tapi kalau ini kan di bawah Danantara kan ya. Kalau di bawah Danantara kan mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa Rp80 triliun atau lebih,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa pemerintah tidak seharusnya terus menanggung beban keuangan dari proyek yang dijalankan secara korporasi. Menurutnya, Danantara harus dapat mengelola keuangan proyek menggunakan sumber daya internal.
“Harusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi. Karena kalau enggak ya semuanya ke kita lagi termasuk dividennya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government,” katanya.
Purbaya juga menyoroti pentingnya pemisahan yang jelas antara tanggung jawab pemerintah dan swasta dalam skema pembiayaan proyek seperti KCJB. Ia mengingatkan agar tidak terjadi praktik hanya mengandalkan pemerintah ketika proyek mengalami kerugian.
“Jangan kalau enak swasta, kalau enggak enak government. Posisi saya sekarang yang saya tahu seperti mana saya belum disusunin sama mereka,” tutupnya.
Sementara itu, pihak BPI Danantara tengah menyusun dua opsi dalam menyelesaikan beban utang proyek KCJB yang kini turut menekan neraca keuangan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.
Opsi tersebut antara lain: penyertaan modal tambahan kepada KAI, atau penyerahan infrastruktur kereta cepat kepada pemerintah.
Sebagai informasi, proyek KCJB dikelola oleh PT KCIC, perusahaan patungan antara konsorsium BUMN Indonesia melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan mitra dari Tiongkok. Sekitar 75% pembiayaan proyek berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB), dan sisanya dari penyertaan modal pemegang saham seperti KAI, Wijaya Karya, PTPN I, dan Jasa Marga. (*)
