Jakarta, Suarabersama.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa berbagai kebijakan strategis pemerintah, termasuk keberlanjutan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi hingga akhir 2026, merupakan hasil koordinasi lintas kementerian yang dilaksanakan berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan tersebut disampaikan untuk meluruskan persepsi publik terkait proses pengambilan keputusan di tingkat kementerian dan lembaga. Menurutnya, kebijakan yang diambil bukan merupakan inisiatif pribadi ataupun sektoral, melainkan bagian dari mandat pimpinan negara.
“Saya tekankan, itu bukan kerjaan saya sendiri. Itu kerjaan gabungan kementerian yang lain juga. Yang lebih penting lagi, semua dilakukan setelah mendapat arahan dari Pak Presiden. Saya ini sebenarnya hanya menjalankan arahan Presiden,” kata Purbaya saat ditemui di Jakarta, Selasa.
Ia mengakui bahwa dalam sejumlah kesempatan dirinya kerap tidak menyampaikan secara rinci bahwa kebijakan yang diumumkan merupakan hasil arahan langsung dari presiden. Padahal, setiap keputusan strategis telah melalui proses koordinasi dan pembahasan bersama.
Dalam proses penentuan kebijakan, lanjutnya, Presiden juga mempertimbangkan berbagai aspek secara detail, terutama dampak ekonomi yang mungkin dirasakan masyarakat.
Pemerintah pun secara rutin melakukan simulasi berbagai skenario harga minyak mentah dunia guna memastikan kebijakan yang diambil tetap tepat sasaran.
“Misalnya soal BBM, Presiden bertanya bagaimana dampaknya. Kami kemudian menghitung berbagai skenario. Jika harga minyak 80 dolar per barel bagaimana, 90 dolar bagaimana, hingga 100 dolar per barel bagaimana dampaknya,” jelasnya.
Menurut Purbaya, keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden setelah mempertimbangkan berbagai opsi yang disampaikan oleh kementerian terkait.
Di tengah kondisi ekonomi global yang masih diliputi ketidakpastian, Bendahara Negara itu juga mengimbau masyarakat agar tidak panik dan tetap percaya pada langkah-langkah yang diambil pemerintah. (*)
