Jakarta, Suarabersama.com – Sebanyak empat jenderal Tentara Nasional Indonesia (TNI) terlihat mendatangi Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya pada Senin (8/9/2025). Kunjungan tersebut bukan untuk kepentingan operasi militer, melainkan dalam rangka konsultasi hukum terkait dugaan tindak pidana yang melibatkan CEO Malaka Project, Ferry Irwandi.
Empat perwira tinggi yang hadir adalah Dansatsiber TNI Brigjen Juinta Omboh Sembiring, Danpuspom TNI Mayjen Yusri Nuryanto, Kapuspen TNI Brigjen (Mar) Freddy Ardianzah, serta Kababinkum TNI Laksda Farid Ma’ruf. Kehadiran mereka menjadi sorotan publik lantaran jarang terjadi sejumlah pejabat tinggi TNI mendatangi kepolisian secara bersama-sama untuk urusan hukum.
Meski detail kasus yang dikonsultasikan tidak dibuka ke publik, langkah tersebut menandakan adanya perhatian serius dari institusi militer terhadap dugaan tindak pidana yang menyeret nama pengusaha nasional itu. Hingga kini, pihak kepolisian belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai substansi hukum yang didiskusikan.
Menteri Pertahanan sekaligus Menko Polkam ad interim, Sjafrie Sjamsoeddin, ikut dimintai tanggapan terkait langkah empat jenderal tersebut. Ia mengaku sudah mengetahui adanya pertemuan itu, namun menegaskan bahwa urusan operasional berada sepenuhnya dalam kewenangan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
“Ya itu operasional, silakan ke Panglima TNI yang menangani operasional. Kalau yang berhubungan dengan kebijakan nasional boleh tanya sama saya,” ujar Sjafrie kepada wartawan di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (9/9).
Sjafrie menjelaskan bahwa dalam sistem pertahanan negara terdapat pembagian kewenangan yang jelas. Menteri bertanggung jawab pada aspek kebijakan strategis dan hubungan antar-lembaga, sedangkan Panglima TNI memegang kendali penuh atas aspek operasional dan teknis militer. Karena itu, ia memilih menyerahkan persoalan konsultasi hukum tersebut langsung kepada Panglima.
“Saya nonton di televisi, tapi saya serahkan kewenangan itu kepada Panglima TNI. Kita mempunyai strata-strata pendelegasian wewenang,” tegasnya.
Dalam konteks hukum dan keamanan nasional, langkah ini dianggap penting karena menunjukkan sinergi antara aparat penegak hukum sipil dengan institusi militer.
(HP)
