“Kementerian Pertahanan dan TNI akan membawa prinsip netralitas dengan fokus pada tugas mengamankan dan melancarkan Pilkada 2024. Kami bekerja secara profesional untuk memastikan pesta demokrasi berjalan lancar,” ujar Sjafrie.
Komitmen Melanjutkan Strategi Pertahanan
Dalam rapat tersebut, Sjafrie juga menyatakan bahwa Kemenhan akan melanjutkan serta mengembangkan program pembangunan kekuatan pertahanan negara yang telah dirintis oleh Presiden Prabowo Subianto.
Lima tahun sebelumnya, saat menjabat sebagai Menhan di era Presiden Joko Widodo, Prabowo menginisiasi sejumlah program strategis untuk memperkuat pertahanan, termasuk aspek pembangunan teritorial yang melibatkan masyarakat.
“Strategi ini adalah bagian dari kelanjutan visi lima tahun lalu, di mana Kemenhan menempatkan pertahanan sebagai elemen penting pembangunan nasional,” kata Sjafrie.
Fokus pada Netralitas dan Stabilitas
Menjelang Pilkada Serentak 2024, Kemenhan dan TNI akan memainkan peran kunci dalam:
- Menjamin netralitas: TNI tidak berpihak kepada kontestan manapun.
- Mengamankan tahapan Pilkada: Termasuk menjaga stabilitas keamanan di seluruh wilayah Indonesia, baik di daratan maupun wilayah terluar dan kepulauan.
- Mendukung distribusi logistik: TNI akan membantu memastikan kelancaran pengiriman logistik pemilu hingga ke daerah terpencil.
Masa Tenang dan Hari Pemungutan Suara
Masa tenang Pilkada Serentak berlangsung mulai 24–26 November 2024, di mana seluruh aktivitas kampanye dilarang. Pemungutan suara dijadwalkan pada Rabu, 27 November 2024.
Netralitas dan keamanan selama proses ini akan menjadi prioritas utama untuk memastikan Pilkada berjalan damai, demokratis, dan kondusif. Menhan menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh pihak, termasuk penyelenggara pemilu, pengawas, aparat keamanan, dan masyarakat untuk suksesnya pesta demokrasi ini.
“Keamanan Pilkada adalah tanggung jawab bersama. Netralitas TNI akan menjadi elemen utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi,” pungkas Sjafrie.
