Jakarta, suarabersama.com – Sejumlah pihak angkat suara terkait rencana aksi demonstrasi menuntut pengadilan bagi Presiden Joko Widodo menjelang akhir masa jabatannya pada 20 Oktober 2024. Aksi ini dipandang sebagai bentuk ekspresi demokrasi, namun beberapa pihak menegaskan pentingnya menjaga ketertiban dan menghindari tindakan provokatif yang dapat merusak stabilitas negara.
Dalam pernyataannya, salah seorang juru bicara kelompok masyarakat yang mendukung aksi tersebut, Ardiansyah Santoso, menyatakan bahwa tuntutan ini didasarkan pada kepedulian masyarakat atas beberapa kebijakan yang dirasa tidak mencerminkan aspirasi rakyat di akhir masa jabatan Presiden Jokowi. “Kami menghormati apa yang sudah dicapai oleh Presiden Jokowi, namun kami merasa perlu untuk mengingatkan bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah hal yang harus ditegakkan,” ujar Ardiansyah, Sabtu (12/10/2024).
Ardiansyah menegaskan bahwa aksi tersebut diharapkan bisa menjadi wadah aspirasi masyarakat tanpa harus melibatkan tindakan kekerasan. “Kami tidak ingin aksi ini dicap sebagai tindakan anarkis. Kami mengajak semua peserta aksi untuk tetap tertib dan menghormati aturan yang ada. Kita hanya ingin suara kita didengar, bukan menimbulkan ketakutan atau kerusuhan,” tambahnya.
Sebaliknya, beberapa tokoh masyarakat yang mendukung pemerintah, termasuk Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, mengingatkan pentingnya menghargai dedikasi yang telah diberikan Presiden Jokowi selama hampir satu dekade. “Kita harus menghargai apa yang sudah dilakukan Jokowi untuk bangsa ini. Kritik itu wajar, namun jangan sampai kita lupa dengan kontribusi positif beliau,” tegas Fernando.
Namun demikian, terdapat kekhawatiran bahwa narasi yang disampaikan oleh beberapa kelompok terkait aksi ini dapat memicu perpecahan di masyarakat. Demonstrasi yang terjadi di berbagai kota besar di Indonesia, seperti di Jakarta, Yogyakarta, Semarang, Makassar, dan Bandung pada 22 Agustus 2024, menunjukkan adanya ketegangan yang tinggi. Beberapa aksi bahkan berujung pada tindakan kekerasan, seperti perusakan pagar gedung DPR dan penggunaan gas air mata oleh kepolisian untuk membubarkan massa. Situasi ini memperlihatkan risiko yang serius terhadap stabilitas negara jika aksi-aksi tidak dikelola dengan baik dan tidak menjaga kedamaian serta persatuan bangsa (sumber: Channel News Asia, VOA News).
Para pengamat menilai bahwa aksi-aksi protes ini bukan hanya menyuarakan ketidakpuasan terhadap kebijakan tertentu, tetapi juga menentang apa yang disebut sebagai politik dinasti. Keputusan pengadilan yang mengubah aturan usia minimum bagi calon kepala daerah dinilai sebagai upaya membuka jalan bagi keluarga Presiden Jokowi untuk tetap berkuasa, yang memicu reaksi keras dari berbagai lapisan masyarakat (sumber: Stratfor, VOA News). Hal ini semakin memperkuat perlunya pendekatan yang bijak dan menenangkan agar aksi-aksi tidak beralih menjadi ancaman serius bagi persatuan nasional.
Ardiansyah menanggapi hal tersebut dengan mengatakan bahwa kritik dan apresiasi bisa berjalan beriringan. “Kami tidak menafikan karya yang telah diberikan oleh Presiden Jokowi. Namun sebagai warga negara, kami memiliki hak untuk mengkritisi kebijakan yang menurut kami tidak tepat. Ini adalah bagian dari proses demokrasi yang sehat,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya memastikan masa transisi pemerintahan dari Jokowi ke Presiden terpilih berjalan lancar, tanpa mengekang kebebasan berekspresi masyarakat. “Kami berharap transisi ini berjalan damai, namun juga terbuka untuk menerima suara rakyat, baik itu dukungan maupun kritik. Inilah esensi dari negara demokratis yang kita cita-citakan bersama,” pungkas Ardiansyah.
Fernando Emas menambahkan bahwa segala bentuk aksi protes harus dilakukan dengan damai dan konstruktif. “Jangan sampai ada pihak-pihak yang menggunakan momen ini untuk memecah belah bangsa. Kita harus tetap menjaga persatuan dan keamanan bersama demi masa depan Indonesia yang lebih baik,” ujarnya. Ia juga mengajak masyarakat untuk memberikan kesempatan kepada Presiden terpilih agar dapat melanjutkan pembangunan bangsa dengan dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat.
