Jakarta, Suarabersama – Pemerintah Indonesia hingga kini belum berhasil mencapai pengurangan tarif impor sebesar 32% yang dikenakan oleh Presiden AS Donald Trump, padahal pihak Indonesia sudah menawarkan berbagai insentif signifikan — dari pembelian energi hingga investasi masif senilai US$34 miliar — dalam rangka negosiasi intensif menjelang 1 Agustus 2025 .
Faktor-faktor utama yang dinilai menghambat keberhasilan negosiasi antara lain:
-
Diplomasi yang tak efektif dan koordinasi lemah lintas kementerian
Ekonom Mohammad Faisal (CORE) menyebut kegagalan ini sebagai “kegagalan diplomasi perdagangan nyata”. Sementara Bhima Yudhistira (CELIOS) mengkritik lemahnya koordinasi antar kementerian yang melemahkan posisi tawar Indonesia. -
Tidak optimalnya pemanfaatan cadangan strategis
Meskipun Indonesia memiliki 34% cadangan nikel dunia, tawaran konkret seperti investasi hilirisasi belum disusun dengan memadai, sehingga kehilangan kekuatan tawar signifikan. -
Kekosongan diplomatik di Washington
Jabatan Duta Besar RI untuk AS belum terisi sejak Juli 2023, sehingga suara Indonesia di ibu kota AS tidak diwakili secara optimal. Ini berdampak terhadap kemajuan lobi tarif yang melemah. -
Fokus negosiasi dianggap terlalu formal dan reaktif
Negeri ASEAN seperti Vietnam dipuji mampu menurunkan tarif lebih efektif melalui diplomasi aktif. Sebaliknya, Indonesia dinilai hanya mengandalkan intensitas pertemuan formal tanpa peta jalan kebijakan yang selaras dengan preferensi Trump.
Dampak dan Rekomendasi
-
Ancaman terhadap sektor ekspor dan tenaga kerja
Tarif tinggi 32% berpotensi memangkas ekspor sebesar 25%, menekan pertumbuhan industri padat karya seperti tekstil hingga menyebabkan PHK hingga ratusan ribu pekerja. -
Tantangan neraca perdagangan
Tariff resiprokal dapat memperbesar defisit Amerika Serikat dan mengikis surplus dagang Indonesia, apalagi tanpa alternatif pasar dan strategi impor yang diversifikasi.
Rekomendasi untuk Pemerintah
-
Membentuk tim negosiasi terpadu dengan mandat strategis, terintegrasi antar kementerian, agar diplomasi lebih terarah.
-
Mempercepat penunjukan Duta Besar RI untuk AS demi memperkuat representasi di Washington.
-
Menyusun roadmap diplomasi yang berfokus pada tawaran konkret—seperti hilirisasi mineral, energi, dan kredit ekspor—sesuai prioritas kebijakan AS.
-
Mencontoh negara-negara ASEAN seperti Vietnam dan Thailand: menggunakan kombinasi diplomasi komprehensif dan paket insentif nyata untuk meyakinkan AS.
