Jakarta, Suarabersama – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya telah merampungkan pembangunan 7 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang tersebar di berbagai area perbatasan Indonesia.
Pembangunan PLBN ini mengikuti Instruksi Presiden RI (Inpres) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 PLBN Terpadu beserta infrastruktur pendukungnya di kawasan perbatasan.
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, menekankan bahwa pembangunan PLBN ini tak hanya menjadi simbol kebanggaan nasional, tetapi juga memiliki peran vital dalam pertahanan dan keamanan, sekaligus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di daerah perbatasan.
“PLBN bukan hanya gerbang masuk, namun menjadi cikal bakal pusat ekonomi yang dapat mengangkat kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan,” ujar Basuki dalam keterangan tertulis, Rabu (18/9/2024).
Beberapa PLBN yang telah dibangun antara lain PLBN Serasan di Natuna, Kepulauan Riau; PLBN Jagoi Babang di Bengkayang, Kalimantan Barat; PLBN Sei Nyamuk di Nunukan, Kalimantan Utara; serta PLBN Napan di Timor Tengah Utara, NTT.
Selain itu, PLBN Yetetkun di Boven Digoel, Papua Selatan; PLBN Labang di Nunukan, Kalimantan Utara; dan PLBN Long Nawang di Malinau, Kalimantan Utara juga termasuk dalam proyek ini.
“Saat ini, lima PLBN sudah beroperasi dan dilengkapi layanan lintas batas seperti Imigrasi, Bea Cukai, Karantina Kesehatan, Karantina Pertanian, serta Karantina Ikan,” jelas Diana.
Dua PLBN lainnya, yakni PLBN Labang dan PLBN Long Nawang, kini telah selesai dibangun dan sedang dalam tahap persiapan operasional.
Direktur Bina Penataan Bangunan, Cakra Nagara, menjelaskan bahwa pembangunan PLBN dilakukan melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) di setiap provinsi perbatasan.
“Anggaran sebesar Rp 837 miliar dialokasikan untuk pembangunan lima PLBN yang sudah beroperasi,” kata Cakra.
Secara rinci, PLBN Serasan di Kepulauan Riau menerima alokasi Rp 145,7 miliar; PLBN Jagoi Babang di Kalimantan Barat Rp 209,14 miliar; PLBN Sei Nyamuk di Kalimantan Utara Rp 248,5 miliar; PLBN Napan di NTT Rp 106,24 miliar; dan PLBN Yetetkun di Papua Selatan Rp 127,4 miliar.
“Kedua PLBN yang dibangun sejak 2020 dan rampung pada 2023 ini diharapkan akan beroperasi penuh pada akhir 2024,” tambahnya.
Ketujuh PLBN tersebut dilengkapi fasilitas seperti bangunan inti, gudang barang, kantor, mess, tower air, pos jaga, serta fasilitas pendukung lainnya. Di beberapa PLBN juga terdapat kios dan pasar perbatasan.
Sementara itu, PLBN Sota di Merauke, Papua Selatan, yang juga tercakup dalam Inpres 1/2019, telah beroperasi sejak diresmikan oleh Presiden Jokowi pada Oktober 2021. Sedangkan tiga PLBN lainnya, yaitu PLBN Sei Kelik di Kalimantan Barat, PLBN Long Midang di Kalimantan Utara, dan PLBN Oepoli di NTT, masih dalam tahap penyelesaian.
