Jakarta, Suarabersama.com – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menyampaikan bahwa hampir semua program dari Kementerian dan lembaga pemerintahan berfokus pada desa. Hal ini dikarenakan lebih dari 200 juta jiwa atau sekitar 73% penduduk Indonesia tinggal di desa.
“Jadi 200 juta lebih penduduk yang kita urus. Istilah saya itu, Bangun desa membangun Indonesia, mengurus desa mengurus Indonesia, memuliakan rakyat di desa berarti memuliakan rakyat Indonesia. PR kita berat, tapi mulia,” kata Mendes Yandri saat menghadiri rapat koordinasi (rakor) bersama Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar di kantor Kemenko PM, Jakarta, Rabu (6/11/2024). Yandri didampingi oleh Wakil Menteri Ahmad Riza Patria.
Sebagai bagian dari upaya pembangunan desa, Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Bank Dunia (World Bank) untuk menjalankan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD). Kementerian Desa (Kemendes PDT) bersama beberapa kementerian lain seperti Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bappenas, dan Kemenko Bidang Pemberdayaan Manusia (dulu KemenkoPMK) ditunjuk untuk menjalankan program ini.
Mendes Yandri juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan berbagai Kementerian dan Lembaga terkait desa. Ia berjanji untuk terus melakukan koordinasi dan konsolidasi agar semua program pemerintah berjalan dengan baik.
Menko PM: Rakor untuk Sinergi Pembangunan Desa
Menko PM Abdul Muhaimin Iskandar menilai pentingnya rakor ini sebagai langkah untuk menyinergikan dan menyelaraskan berbagai program pemerintah, khususnya yang berfokus pada desa dan daerah tertinggal. Muhaimin juga mengingatkan bahwa dalam konteks pembangunan desa dan daerah tertinggal, Peraturan Presiden menugaskan Menko untuk membentuk satu deputi khusus yang menangani sektor ini.
“Nah kenapa Kementerian ini dibangun dalam satu koordinasi, karena diharapkan pemberdayaan ini satu tarikan nafas. Salah satu basis utama pemberdayaan adalah desa. Sumber upaya untuk mendongkrak pemberdayaan adalah desa,” ujar Muhaimin.
Bersinergi dengan UMKM dan Pembangunan Desa
Muhaimin juga menyampaikan bahwa dengan anggaran dana desa yang mencapai Rp 71 triliun, pada tahun 2025, desa diharapkan dapat menjadi pemasok utama dalam program makan bergizi gratis. Program ini melibatkan banyak pihak, termasuk Badan Gizi Nasional, Kemensos, Kementerian Koperasi, Kemendes PDT, Ekonomi Kreatif, serta UMKM.
“Bersinergi dengan UMKM, Koperasi serta BUMDes. Ini yang harus dikoordinasikan, di mana BUMDesnya, di mana UMKMnya, di mana Koperasinya. Harus ada sinergitas yang baik antar Kementerian/Lembaga,” ungkap Muhaimin.
Komitmen Mendes untuk Ketahanan Pangan di Desa
Menanggapi inisiatif makan bergizi gratis, Mendes Yandri menyatakan komitmennya agar desa tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pelaksana. Ia menjelaskan bahwa 20% dari dana desa akan dialokasikan untuk program ketahanan pangan, sehingga desa dapat ikut berkontribusi dalam menyukseskan program tersebut.
“Nanti akan kami buat aturan, supaya bisa dikelola oleh profesional dan BUMDes. Jadi modal yang ditransfer langsung ke desa itu kalau bisa kita jadikan modal di BUMDes. Nanti mereka memproduksi, kemudian bisa menyerap tenaga kerja dan bisa banyak manfaatnya,” ujarnya.
hni
