Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan akan mempelajari surat permohonan bantuan penanganan pascabencana hidrometeorologi yang dikirim Pemerintah Provinsi Aceh kepada dua badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yakni UNDP dan UNICEF. Surat tersebut berkaitan dengan upaya pemulihan pascabencana banjir bandang dan longsor.
“Nanti kita pelajari,” kata Mendagri Tito menanggapi pertanyaan awak media usai Rapat Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin (15/12) malam.
Tito tidak memberikan banyak penjelasan lanjutan terkait permintaan bantuan internasional tersebut. Ia mengaku belum membaca secara rinci surat yang dilayangkan Pemerintah Provinsi Aceh kepada lembaga internasional itu.
“Saya belum baca, saya belum tahu bentuk bantuannya seperti apa,” kata eks Kapolri tersebut mengutip dari Antara.
Sebelumnya, Juru Bicara Pemerintah Provinsi Aceh, Muhammad MTA, mengungkapkan alasan pengiriman surat permintaan bantuan ke UNDP dan UNICEF. Menurutnya, dua lembaga PBB tersebut memiliki pengalaman panjang dalam mendukung pemulihan dan rehabilitasi pengungsi, khususnya setelah bencana tsunami Aceh pada 2004 silam.
“Benar [sudah melayangkan surat], mempertimbangkan mereka lembaga resmi PBB yang ada di Indonesia, maka meminta keterlibatan mereka dalam pemulihan. Kami rasa sangat dibutuhkan,” katanya kepada wartawan di Banda Aceh, Minggu (14/12).
Ia menambahkan, hingga kini setidaknya terdapat 77 lembaga serta 1.960 relawan yang telah masuk ke Aceh untuk terlibat langsung di wilayah terdampak bencana. Mereka menyalurkan bantuan kemanusiaan serta membantu para pengungsi. Lembaga-lembaga tersebut terdiri dari organisasi non-pemerintah (NGO) lokal, nasional, hingga internasional.
“Besar kemungkinan keterlibatan lembaga dan relawan akan terus bertambah dalam respons kebencanaan ini. Atas nama masyarakat Aceh dan korban, Gubernur [Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem] sangat berterima kasih atas niat baik dan kontribusi yang sedang mereka berikan demi pemulihan Aceh,” kata Jubir Pemprov Aceh tersebut.
Diketahui, banjir bandang dan longsor melanda sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat pada 25 November 2025. Bencana hidrometeorologi tersebut menyebabkan korban jiwa, luka-luka, kerusakan infrastruktur, hingga sejumlah wilayah dilaporkan masih terisolasi.
Hingga Senin (15/12), jumlah korban meninggal di tiga provinsi tersebut tercatat mencapai 1.030 jiwa, sementara 206 orang masih dinyatakan hilang. Jumlah pengungsi per 15 Desember 2025 mencapai 608.940 orang.
Sementara itu, Kantor Perwakilan PBB di Indonesia menyatakan akan terus memantau perkembangan situasi dan tetap terlibat aktif dalam mengawal respons darurat di wilayah terdampak bencana.
“UNDP telah menerima surat resmi dari Pemerintah Provinsi Aceh pada hari Minggu, 14 Desember 2025. Saat ini, UNDP sedang melakukan peninjauan untuk memberikan dukungan terbaik kepada para national responders atau tim penanggulangan bencana serta masyarakat yang terdampak, sejalan dengan mandat UNDP dalam pemulihan dini (early recovery),” kata Kantor Perwakilan PBB di Indonesia dalam keterangannya, Senin kemarin.
“UNICEF telah menerima surat dari Pemerintah Provinsi Aceh dan saat ini sedang menelaah bidang-bidang dukungan yang diminta, melalui koordinasi dengan otoritas terkait, untuk mengidentifikasi kebutuhan prioritas di mana UNICEF dapat berkontribusi dalam upaya penanganan yang dipimpin oleh pemerintah,” sambungnya.
Kantor Perwakilan PBB di Indonesia juga menyebut bahwa sejak awal terjadinya bencana hidrometeorologi banjir dan longsor sporadis pada akhir November di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, UNICEF bersama badan-badan PBB lainnya telah bekerja sama dengan pemerintah pusat dan daerah, serta para mitra, dalam mendukung respons darurat.
“Tim UNICEF di Kantor Lapangan Aceh telah berada di lapangan dan diperkuat dengan tambahan keahlian teknis, khususnya di bidang yang berkaitan dengan kesejahteraan anak,” sebagaimana keterangan dari Kantor Perwakilan PBB di Indonesia.
