Jakarta, Suarabersama.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan bahwa hampir setengah dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Indonesia mengalami kerugian. Hal ini disebabkan oleh maraknya praktik “ordal,” yaitu penempatan orang-orang yang tidak profesional di posisi-posisi strategis.
Saat ini, terdapat 1.057 BUMD di Indonesia, dan hampir separuhnya mengalami kerugian yang cukup besar. Dampaknya pun cukup signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak berjalan optimal.
“Hampir separuhnya bleeding, kenapa? Menaruh orang, menaruh keluarga, saudara, teman, di situ yang nggak kapabel,” kata Tito dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Keuangan Daerah di Jakarta, pada hari Rabu,18/12/2024.
Mendagri menambahkan bahwa dia sudah mengeluarkan surat edaran untuk menghentikan operasional BUMD yang sudah tidak lagi memiliki prospek untuk diselamatkan. Jika operasional tersebut dipertahankan, kerugian yang diderita oleh BUMD akan semakin besar dan harus ditutupi dengan anggaran dari APBD.
“Nah ini terus bergulir dari kepala daerah. Ganti kepala daerah, menaruh orang baru, makin dalam lagi persoalannya, makin rugi lagi,” ujarnya, mengungkapkan dampak yang terjadi dari pergantian kepala daerah yang tidak bijak dalam penempatan pejabat.
Dia juga menjelaskan bahwa BUMD berada di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri, yang mana fungsinya tidak jauh berbeda dengan Menteri BUMD.
Untuk itu, Tito meminta kepada seluruh kepala daerah agar mengubah pola pikir mereka. Tidak hanya fokus pada belanja daerah, tetapi juga harus memperhatikan upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah.
Tito menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 8 persen. Oleh karena itu, hal tersebut harus didukung oleh kondisi keuangan daerah yang sehat dan produktif.
