Jakarta, Suarabersama.com – Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa sikap kritis dan fungsi pengawasan terhadap kekuasaan harus dijalankan secara rasional, berlandaskan data dan fakta, bukan diluapkan melalui kemarahan atau serangan personal.
“Kritik kita harus berbasis data, pengalaman nyata rakyat, dan nilai ideologis, bukan provokasi emosional. Dengan cara itulah partai menjaga martabat politiknya,” kata Megawati dalam penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDI Perjuangan Tahun 2026 di Jakarta, Senin.
Megawati menekankan bahwa garis perjuangan partai berpijak pada pertarungan gagasan, kekuatan moral, serta keberpihakan kebijakan terhadap Rakyat Marhaen. Sebagai partai penyeimbang, PDI Perjuangan memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebijakan negara tetap berpihak pada rakyat kecil dan menjunjung keadilan sosial.
“Menghadapi kekuasaan, perjuangan partai tidak dijalankan dengan kemarahan, bukan dengan serangan personal, dan bukan dengan konfrontasi kosong. Cara-cara demikian justru menjauhkan kita dari watak kenegarawanan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa dalam sistem demokrasi, pemerintah bukanlah musuh pribadi, melainkan entitas yang kebijakannya sah untuk dikritisi secara terbuka dan bertanggung jawab.
Selain itu, Megawati mendorong pergeseran arah diskursus politik nasional agar tidak semata-mata terfokus pada stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, politik juga harus membahas secara serius isu keadilan sosial, kedaulatan pangan dan energi, keadilan ekologis, serta kualitas demokrasi.
PDI Perjuangan, lanjut Megawati, harus hadir sebagai ruang bagi rakyat dalam mencari keadilan, khususnya ketika negara terlihat kuat secara kelembagaan namun belum sepenuhnya dirasakan adil oleh masyarakat. Oleh sebab itu, perjuangan partai perlu dijalankan secara menyeluruh, mulai dari kerja legislasi di parlemen hingga penguatan politik akar rumput yang bersifat emansipatoris.
“Kekuatan politik PDI Perjuangan tidak boleh bergantung pada kedekatan dengan kekuasaan, melainkan pada kepercayaan, partisipasi, dan kesadaran politik Rakyat,” tutur Megawati. (hni)
