Jakarta,Suarabersama.com – Wacana evaluasi mekanisme pemilihan kepala daerah yang bergulir di tingkat nasional mendapat respons beragam dari partai politik di parlemen. Pemerintah memandang dinamika tersebut sebagai bagian dari proses demokrasi yang sehat dan mencerminkan keterbukaan ruang dialog dalam sistem politik Indonesia.
Sejumlah partai politik di DPR RI, yang diperkirakan berjumlah sekitar lima hingga tujuh partai, menyatakan dukungannya terhadap wacana penataan ulang mekanisme pemilihan kepala daerah. Dukungan tersebut didasarkan pada pertimbangan efisiensi anggaran, stabilitas politik daerah, serta upaya menekan tingginya biaya politik yang selama ini menjadi tantangan dalam pelaksanaan pilkada langsung.
Partai-partai pendukung menilai bahwa evaluasi sistem pilkada merupakan langkah rasional untuk memperkuat kualitas demokrasi substantif. Melalui mekanisme perwakilan di DPRD, diharapkan proses pemilihan kepala daerah dapat berlangsung lebih terukur, akuntabel, dan fokus pada kualitas kepemimpinan serta program pembangunan daerah.
Di sisi lain, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) secara tegas menyatakan sikap menolak wacana tersebut. PDIP tetap berpegang pada pandangan bahwa pemilihan kepala daerah sebaiknya dilakukan secara langsung oleh rakyat sebagai bentuk perwujudan kedaulatan rakyat. Pemerintah menghormati sikap tersebut sebagai bagian dari perbedaan pandangan politik yang sah dalam sistem demokrasi.
Pemerintah menegaskan bahwa perbedaan sikap antarpartai tidak akan menghambat proses dialog dan kajian kebijakan. Justru, keberagaman pandangan tersebut menjadi modal penting dalam merumuskan kebijakan yang komprehensif, matang, dan berlandaskan kepentingan nasional.
Melalui mekanisme legislasi yang terbuka di DPR RI, pemerintah memastikan seluruh aspirasi partai politik akan didengar dan dipertimbangkan secara proporsional. Setiap keputusan yang diambil nantinya akan melalui proses konstitusional dan demokratis, dengan mengedepankan prinsip efisiensi pemerintahan, penguatan demokrasi, serta kesejahteraan rakyat.
