Jakarta, Suarabersama.com – Gelombang demonstrasi yang sempat memanas di sejumlah daerah di Indonesia pada akhir Agustus 2025, menyebabkan korban jiwa serta kerusakan fasilitas umum, memicu kekhawatiran di kalangan tokoh masyarakat Papua.
Tokoh muda Papua, Habelino Sawaki, menyerukan perdamaian dan penurunan tensi politik di tengah dinamika nasional.
“Marilah Saudara-saudaraku, seluruh elemen bangsa untuk menurunkan tensi politik dan menahan diri, sambil memberi kesempatan kepada para pemimpin negara menjalankan tugas sesuai tuntutan rakyat,” ujar Habelino Sawaki, Rabu (3/9/2025).
Habelino menekankan pentingnya menciptakan suasana damai, sejuk, dan tenang agar para pemimpin bangsa dapat bekerja secara maksimal.
“Untuk mencapai tugas kita, dibutuhkan suasana yang damai sehingga para pemimpin bangsa dapat menunjukkan sejauh mana mereka memahami momentum nasional dalam beberapa hari ini,” ungkapnya.
Ia juga menitipkan doa agar seluruh pihak mampu menahan diri demi keutuhan bangsa.
“Semoga Tuhan memberikan hati yang sejuk, hati yang tenang, hati yang damai bagi seluruh pihak, sehingga perdamaian dan kesejukan di dalam bangsa dapat tercapai,” tutup Habelino.
Sejalan dengan seruan tersebut, Forum Peduli Pembangunan Provinsi Papua Pegunungan menegaskan penolakan terhadap aksi demonstrasi yang dilakukan oleh sejumlah pihak yang menolak program pemerintah daerah.
“Kami tolak bagi pihak luar yang mencoba mengatur arah pembangunan,” tegas Ketua Koordinator Lapangan Forum, Hote Kogoya.
Forum Peduli Pembangunan Provinsi Papua Pegunungan berkomitmen mengawal program percepatan pembangunan yang meliputi infrastruktur, perekonomian rakyat, pendidikan, dan kesehatan demi kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Sekretaris Koordinator Lapangan Forum Peduli Pembangunan Provinsi Papua Pegunungan, Misier Yando Yikwarabuny, menegaskan bahwa demonstrasi untuk mengkritisi pemerintah bukan langkah tepat dan tidak ada aksi demo seperti itu yang dilakukan.
Misier Yando juga mengajak seluruh elemen masyarakat bersatu memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan pemerintah selama masa jabatan.
Dukungan serupa juga datang dari Ketua Relawan Militan Jones Yahukimo, Eklon Amohoso, yang menolak kelompok yang mengatasnamakan relawan untuk mengganggu stabilitas pemerintahan.
“Kami menolak kelompok yang mengatasnamakan relawan untuk mengganggu stabilitas dan kelancaran pemerintahan. Segala aspirasi sebaiknya disampaikan secara baik dan tidak mengganggu jalannya pemerintahan. Relawan militan Jones akan terus mendukung dan mengawal setiap kebijakan demi kelancaran pembangunan di Papua Pegunungan,” ujar Eklon.
Dalam beberapa waktu terakhir, imbauan untuk mengibarkan bendera Bintang Kejora kembali muncul melalui jaringan media sosial dan kelompok-kelompok tertentu yang mengatasnamakan perjuangan politik Papua Barat. Ajakan tersebut dianggap sebagai tindakan provokatif yang dapat memicu gangguan keamanan serta mengancam keutuhan bangsa. Aparat keamanan dan pemerintah daerah dengan tegas menghimbau masyarakat untuk tidak terpengaruh oleh narasi yang menyesatkan dan bertentangan dengan hukum Indonesia.
Suara Rakyat Papua: NKRI Harga Mati
Sejumlah tokoh adat dan masyarakat Papua menyatakan bahwa tindakan mengibarkan Bintang Kejora bukanlah representasi suara mayoritas rakyat Papua. Mereka menegaskan bahwa tanah Papua telah berkali-kali menyatakan diri sebagai bagian dari Indonesia, baik secara historis, politik, maupun budaya.
“Papua sudah final menjadi bagian NKRI. Kami hidup dalam bingkai Indonesia, dan pembangunan terus berjalan di tanah ini,” ujar salah satu tokoh adat dalam pernyataannya.
Pernyataan ini sejalan dengan semangat masyarakat Papua yang semakin aktif berpartisipasi dalam pembangunan, pendidikan, olahraga, hingga pemerintahan. Keberhasilan atlet Papua di tingkat nasional, pembangunan infrastruktur yang masif, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi bukti nyata bahwa Papua dan Indonesia tumbuh bersama.
